Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Demak Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Politisi PDIP ini Kritisi Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis

  • Oleh Naco
  • 15 November 2017 - 20:02 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Rimbun menyebutkan persoalan pendidikan gratis masih jadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat saat ini. Terutama untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.

"Padahal janji pendidikan gratis itu dimulai semenjak pemerintahan jilid pertama Supian Hadi-Taufiq Mukri," kata Rimbun, Rabu (15/11/2017).

Menurut Rimbun dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) dan TAPD Pemkab Kotim di DPRD Kotim itu janji pendidikan gratis sampai saat ini belum jelas. Sehingga sangat wajar jika masyarakat mempertanyakannya.

Rimbun menyebutkan, pungutan liar (pungli) di sektor pendidikan masih terjadi di Kotim itu terjadi karena masih banyaknya kebutuhan di pendidikan yang belum terpenuhi. Bahkan itu jadi keluhan dari orangtua murid. Padahal sudah jelas pungutan yang ditentukan besarannya sangat dilarang apapun dalihnya.

Politisi PDIP itu juga menegaskan soal zonasi sekolah harus jadi perhatian pemkab. Bukan malah sebaliknya, sebab orang dari kampung mau sekolah ke kota akan kesulitan. Padahal semangat sekolah ke kota itu untuk mendapatkan fasilitas yang memadai.

"Kalau fasilitasnya belum memmadai tapi zonasi sudah diberlakukan apakah itu adil, mereka yang dari Desa Sebabi sana ingin juga merasakan bangku sekolah yang fasilitasnya lengkap. Artinya pemkab harus menyama-ratakan semua faislitas pendidikan dari SD-SMP," tandasnya. (NACO/B-11)

Berita Terbaru