BORNEONEWS, Sampit - Peringatan soal pungutan liar yang dilakukan pihak sekolah ternyata bukan sekadar gertakan. Seluruh sekolah maupun komite harus cermat dalam memutuskan sebuah kebijakan di sekolah.

"Sebab, jika itu tidak dilakukan secara hati-hati bisa berujung pada tindak pidana korupsi dan pungutan liar," kata Anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Sarjono, Kamis (16/11/2017).

Sarjono mengaku prihatin dengan masalah yang menimpa salah satu kepala sekolah di Provinsi Kalteng yang sudah jadi tersangka. Hal ini tidak boleh lagi terjadi. Pemerintah daerah harus melihat persoalan dan kasus ini secara kompleks.

Menurutnya, persoalan itu secara kompleks dilatarbelakangi oleh kekurangan fasilitas pendidikan. Berawal dari hal itulah terjadi rapat komite yang mana akhirnya berujung kepada pungutan dengan nominalnya ditentukan.

Maka dari itu, mereka menuntut pemerintah daerah untuk hal pendidikan wajib memenuhi sarana dan prasarana pendidikan, agar tidak ada lagi pungutan terutama untuk jenjang yang ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Kotim.

Menurut mantan Damang Kecamatan Antang Kalang ini, pemerataan fasilitas pendidikan memang sebuah keharusan. Maka dari itu, hal tersebut hendaknya dilakukan secara bertahap mulai sekarang.

"Setidaknya setiap tahun anggaran ada untuk 10 sampai 20 sekolah yang jadi perhatian agar tidak ada lagi alasan untuk melakukan pungutan," tegasnya.(NACO/B-2)