BORNEONEWS, Tamiang Layang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Barito Timur mendukung pencegahan korupsi yang dilakukan Deputi Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua DPRD Barito Timur Broelalano mengatakan, pihaknya mendukung penuh kepada lembaga anti rasuah KPK Republik Indonesia, melalui Divisi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi untuk mecegah adanya praktik KKN di lingkup Pemerintahan Kabupaten Barito Timur melalui adanya monitoring evaluasi kinerja dalam melakasanakan pelayanan publik yang bersih.

"Adanya pencegahan secara dini, maka hak ini pula sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pemerintahan kabupaten yang amanah, bersih berwibawa," kata Broelalano, di Tamiang Layang, Rabu (1/11/2017),

Menurut politisi PDIP itu, program pencegahan korupsi adalah sebagai tindak lanjut hasil pertemuan dengan pimpinan KPK, Saut Sitomurang dengan semua kepala daerah, ketua DPRD se Kalteng, Kapolda Kalteng, Kepala Kejaksaan Tinggi dan juga BPK Provinsi Kalteng di Palangka Raya, beberapa waktu lalu.

Broelalano juga sangat bersyukur dan menyambut baik kedatangan Deputi Pencegahan KPK ke Kabupaten Barito Timur belum lama ini. Hal ini agar terciptanya perbaikan pelayanan pemerintahan yang bersih.

"Selaku wakil rakyat di DPRD dalam menjalankan tupoksinya siap melakukan pengawasan penggunaan APBD untuk kepentingan rakyat," tukasnya.

Sementara Wakil Ketua I DPRD Barito Timur Ariantho S Muller mengatakan, upaya pencegahan korupsi di Barito Timur merupakan bentuk upaya yang baik untuk bersama-sama dengan kepala daerah, DPRD dan KPK agar bebas dari korupsi.

"Kami yakin dan berharap bahwa penggunaan anggaran daerah bisa tertib dan transparan lebih-lebih kita DPRD juga diberikan pesan oleh BPK RI untuk terus mengawal dan mempertahankan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)," terangnya.

Menurut politisi PKPI itu, DPRD tentu mendukung dan merasa terbantukan dan berharap peran serta masyarakat untuk ikut mengawasi setiap pembangunan yang menggunakan keuangan daerah APBD.

Ariantho menyampaikan, segenap masyarakat perlu pula mengetahui bahwa pembinaan oleh KPK bukan karena ada sesuatu dianggap salah dalam pengelolaan anggaran. Namun lebih pada pengawasan dan pembinaan sehingga beberapa hal yang indikasinya bisa menyalahi aturan dapat dicegah dan diperbaiki sejak dini.

"Kita (DPRD) mendukung penuh upaya dari KPK agar Bartim clean and clear dari korupsi dan penyalahgunaan penggunaan anggaran," demikian Ariantho. (KBA)