Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Perlu Adanya Penekanan Pada Pos Pendapatan Asli Daerah

  • Oleh Ramadani
  • 17 November 2017 - 18:30 WIB

BORNEONEWS, Muara Teweh ' Juru bicara Fraksi Demokrat di DPRD Kabupaten Barito Utara, Surianor, mengatakan, pihaknya telah mencermati dan mempelajari KUA PPAS dan raperda APBD 2018 yang disampaikan eksekutif. Dalam raperda APBD 2018 itu, pendapatan daerah ditetapkan Rp1,109 truliun, sedangkan belanja daerah sebesar Rp1,116. Sehingga terjadi defisit Rp50 miliar.

Berkenaan dengan hal itu, kata Surianor, dipandang perlu adanya penekanan pada pos-pos pendapatan asli daerah (PAD) agar memberikan kontribusi lebih besar lagi, dan kedepannya perlu dikaji kembali terkait dengan regulasi pajak dan retribusi daerah.

Disampaikannya pula, APBD mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah dalam menjalankan fungsinya, baik untuk menunjang pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan di berbagi sektor, maupun pemberdayaan masyrakat.

'APBD juga merupakan instrumen teknis dari idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan oleh pemerintah yang muaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat,' ungkapnya saat membacakan pemandangan umum Fraksi Demokrat dalam Rapat Paripurna, Jumat (17/11/2017).

Yang lebih penting lagi, kata dia, APBD harus mencerminkan respons pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat. Selain itu, memiliki kapasitas untuk menyelesaikan sebagian besar persoalan di masyarakat. (RAMADANI/B-3)

Berita Terbaru