BORNEONEWS, Palangka Raya ' Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo meminta agar tidak ada kriminalisasi dalam penyerapan anggaran dana desa (DD).

Alasannya, hal tersebut sudah dikonsultasikan dan bahkan menjadi kesepahaman bersama antara kementerian dengan Kapolri. Perkara adanya temuan kesalahan administrasi tidak boleh menjadi ranah pidana, adalah buah kesepakatan tersebut.

'Kalau kesalahannya adalah administratif, maka tidak boleh diarahkan ke pidana. Jangan kriminalisasi, Tetapi harus pembinaan administrasi dan pihak kepolisian harus mendampingi penyerapan anggaran tersebut,' terang Mendes saat puncak acara Gerakan Kedaulatan Pangan di Palangka Raya yang berakhir sore tadi.

Menteri Eko juga mewanti, apabila ada pihak kepolisian yang melakukan hal demikian (Kriminalisasi), maka justru aparat tersebut yang terseret masalah hukum. Sebab hal ini juga menjadi acaman Kapolri.

'Dimana apabila ada aparat main-main dengan DD ini, akan dipidanakan umum. Juga atasannya dua tingkat ikut bertanggungjawab, dicopot dari jabatannya. Ini perintah Kapolri,' urainya.

'Jadi Kepala Desa jangan takut. Kalau ada aparat bertindak seperti itu, Kapolri yang yang akan memecat langsung. Jika ada masalah, laporkan ke Satgas Dana Desa di nomor 1500040,' pungkas Eko. (ROZIQIN/B-5)