BORNEONEWS, Sampit - Anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Sarjono meminta jika memang tidak ada anggaran pemerintah daerah untuk mengangkat tenaga medis untuk ditempatkan di pedalaman, maka tenaga yang menumpuk di perkotaan harus dipindahtugaskan ke pedalaman.

Karena saat ini warga di pedalaman sudah puluhan tahun menunggu janji pemerintah daerah untuk sektor pemerataan kesehatan.

"Masyarakat di pedalaman tidak perlu muluk-muluk hanya meminta agar ada perawat dan bidan yang ditempatkan di desa dan pustu," kata Sarjono saat pembahasan RAPBD 2018 dengan dinas kesehatan dan RSUD dr Murjani Sampit, Kamis (23/11/2017).

Menurut Sarjono pemenuhan akan hak masyarakat terhadap tenaga kesehatan suatu keharusan yang sudah lama dijanjikan. Namun sampai saat ini itu semua belum terealisasi oleh pemerintah daerah.

"Ini harus dilakukan, karena kebutuhan dipedalaman untuk tenaga medis sangat diperlukan. Salah satu caranya pindahkan tenaga yang menumpuk diperkotaan ke pedalaman, suka tidak suka mau tidak mau ini adalah kebutuhan masyarakat, dan kita pemerintah daerah punya tanggung jawab," tegas politisi Golkar tersebut.

Jika berkaca dengan anggaran sektor kesehatan yang dicanangkan di RABPD Kotim 2018 maka sangat kecil kemungkinan pemerintah daerah bisa mengangkat tenaga honorer untuk merata di pedalaman.

Sementara itu saat ini yang terjadi di lapangan tenaga kontrak yang diangkat setiap tahunnya selalu pindah tugas.

Salah satu penyabannya tidak jarang ada oknum pejabat yang bermain sehingga pegawai kesehatan itu bisa leluasa berpindah.

"Mestinya hal demikian tidak lagi terjadi semua pihak harus menyadari bahwa di pedalaman saat ini menjerit dan butuh perhatian berbagai sektor salah satunya sektor kesehatan," tegasnya.(NACO/B-6)