BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Indonesia dan Malaysia terus menunjukkan keprihatinan terhadap resolusi sawit yang disahkan parlemen Uni Eropa pada April 2017.

Presiden Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak telah sepakat untuk bekerjasama sebagai dua produsen minyak sawit terbesar dunia untuk mengantisipasi setiap kebijakan Uni Eropa apabila jadi menerapkan resolusi tersebut sebagai kebijakan yang mengikat.

'Kebijakan ini memiliki dampak merugikan karena akan mempengaruhi kehidupan para petani kecil di Malaysia yang mencapai sekitar 600.000 orang dan Indonesia, yang disebut Bapak Presiden (Jokowi) mencapai 17,5 juta orang," kata PM Najib dalam konferensi pers bersama Presiden Jokowi di Kuching, Malaysia, Rabu.

Menurut Najib, jika kami tidak memiliki solusi terhadap masalah ini, maka akan begitu banyak orang yang akan dirugikan nantinya.

Pada April lalu, Parlemen Eropa mengatakan bahwa resolusi sawit itu akan mensyaratkan bahwa hanya minyak sawit yang bersertifikasi dan berkelanjutan yang dapat dimasukkan ke pasar UE setelah 2020.

Resolusi tersebut dimaksudkan para pemangku kebijakan di UE sebagai standar baku untuk mendorong agar industri sawit bukan sebagai pemicu deforestasi atau eksploitasi masyarakat setempat dan menghentikan pemakaian minyak nabati yang merusak lingkungan. (NEDELYA RAMADHANI/m)