BORNEONEWS, Sampit - Terjeratnya sejumlah kepala desa dalam ranah tindak pidana korupsi menarik perhatian dari lembaga DPRD Kotawaringin Timur. Kalangan legislator mengingatkan kepala desa untuk tidak menyepelekan laporan keuangan.

"Kelola dana desa dengan baik, buat laporannya apalagi acuannya sudah sangat jelas ada perbup. Kangan mengabaikan itu," kata anggota Komisi I DPRD Kotim, H Abdul Khalik, Sabtu (25/11/2017).

Menurut Khalik saat ini banyak yang mencalonkan diri menjadi kepala desa (kades) karena terobsesi dana desa yang begitu besar. Paradigma seperti itu yang harusnya jangan sampai tertanam terutama pada kades yang baru terpilih.

Karena menurut Abdul Khalik, dana desa yang digelontorkan dalam rangka meningkatkan pembangunan di desa. Masih banyak peningkatan sarana dan prasarana yang perlu dilakukan untuk kemajuan desa.

"Dulu sering kali menjadi alasan, dana desa yang minim membuat pembangunan tidak bisa dilakukan. Sejak ada alokasi dana desa dan dana desa, jangan ada lagi yang seperti itu," tegasnya.

Tahun depan seluruh desa di Kotim mendapat kucuran dana yang nilainya mencapai miliaran rupiah, jangan sampai nantinya dana ini minim manfaatnya bagi kemajuan dan pengembangan desa. Baik untuk meningkatkan infrastruktur desa hingga sumber daya alam serta SDM setempat. (NACO/B-11)