BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Meminimalisasi pelanggaran saat pemilihan umum (pemilu), tentunya diperlukan pengawasan dari berbagai pihak.

Selain lembaga pengawas resmi yaitu Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), keterlibatan masyarakat untuk melaporkan setiap pelanggaran juga sangat dibutuhkan untuk menciptakan pemilu yang adil.

Untuk itulah Panwaslu Kabupaten Kobar menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang Pengawasan Pemilu Parsitipatif, Sabtu (25/11/2017). Kegiatan yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Pangkalan Bun itu dijadwalkan berakhir pada Minggu (26/11/2017).

"FGD digelar agar bisa mewujudkan pemilu yang fair. Tentunya kita mengharapkan keterlibatan elemen masyarakat untuk turut serta mengawasi," ungkap Ketua Panwaslu Kobar Dorik Rozani.

Karena itulah, lanjutnya, peserta yang diundang terdiri dari tokoh masyrakat, pemuda, kaum perempuan, dan akademisi.

"Keterlibatan tokoh masyarakat, mahasiswa, serta akademisi dalam pengawasan pemilu ini karena menurut pandangan kami, mereka lebih kritis dalam melihat suatu persoalan. Selain itu, mereka juga masih belum terlibat dalam partai politik yang berarti lebih netral," sebutnya.

Ia kemudian menjelaskan salah satu topik diskusi yang diangkat dalam forun tersebut.

"Contohnya tadi kami sampaikan pertanyaan yaitu apa saja bentuk pelanggaran selama pemilu Nah dari pertanyaan tersebut nantinya peserta saling berdiskusi dan menyampaikan hal yang diketahui, serta mendiskusikan bagaimana dan apa yang harus dilakukan bila mengetahui adanya pelanggaran tersebut."

Dengan mengetahui berbagai jenis pelanggaran pemilu, peserta diharapkan bisa menyampaikan kembali di masyarakat melalui lingkungan terdekat mereka. (KRIDA/B-3)