BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Pelaku usaha kelapa sawit menunggu langkah tegas pemerintah untuk melawan diskriminasi Eropa terhadap produk sawit Indonesia.

"Seharusnya pemerintah yang paling berani menghadapi diskriminasi Eropa. Sikap tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) minggu lalu seharusnya bisa diikuti oleh anak buahnya," kata Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Togar Sitanggang, di Jakarta, Senin (27/11/2017).

Hingga kini, menurut Togar, pengusaha belum mengetahui langkah apa saja yang akan dilakukan pemerintah guna menghadapi diskriminasi sawit oleh Uni Eropa.

"Langkah-langkahnya kami belum tahu, hingga kini belum ada dampak yang cukup signifikan akibat diskriminasi Eropa terhadap sawit Indonesia. Ekspor tetap jalan, kalau dibiarkan terus tentu akan berpengaruh pada ekspor," papar dia.

Sedangkan Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono, mengapresiasi pernyataan Presiden Jokowi yang mendukung industri sawit di forum internasional. Dukungan tersebut menandakan Presiden Jokowi paham kontribusi sawit sebagai penyumbang devisa nomor satu di Indonesia.

"Presiden sangat paham bahwa Indonesia mengandalkan devisa dari sawit," ujar Joko.

Joko menambahkan, diskriminasi perdagangan di Eropa dan Amerika Serikat bertentangan dengan prinsip World Trade Organization (WTO).

"Untuk itu, sangatlah tepat apabila Presiden Jokowi meminta praktek unfair trade segera dihentikan," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengangkat isu kelapa sawit dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-UNI EROPA. Konferensi tersebut digelar pada Selasa (14/11/2017) di Philippine International Convention Center (PICC), Manila, Filipina.

Dalam pidatonya, Jokowi meminta supaya diskriminasi terhadap kelapa sawit di Uni Eropa segera dihentikan. Sejumlah sikap dan kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan ekonomi dan merusak citra negara produsen sawit juga harus dihilangkan.

"Resolusi Parlemen Uni Eropa dan sejumlah negara Eropa mengenai kelapa sawit dan deforestasi serta berbagai kampanye hitam, tidak saja merugikan kepentingan ekonomi, namun juga merusak citra negara produsen sawit," ujar Jokowi. (NEDELYA RAMADHANI/m)