BORNEONEWS, Sampit - Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Jhon Krisli mengatakan budaya pembangunan di Kotim harus diubah. Terutama dari sisi pelelangan pekerjaan fisik. Pasalnya, selama ini pelelangan pekerjaan selalu dilaksanakan di akhir semester pertama

"Mestinya pemkab sudah bisa melakukan pelelangan di awal tahun. Pelaksanaan APBD itu kadang telatnya oleh eksekutif. Ini akan berpengaruh pada daya serap anggaran kita,' kata Jhon, Selasa (28/11/2017).

Menurut dia, kejadian semacam ini selalu terulang di setiap tahun anggaran. Ditambah lagi eksekutif tidak pernah menyampaikan alasan pelelangan proyek yang dilakukan di pertengahan tahun.

"Padahal waktu untuk menyiapkan pelelangan itu sudah ada diatur tidak sampai berbulan-bulan," tegas Jhon

Menurutnya, jika bisa lebih cepat mengapa itu tidak dilakukan. Bahkan di tahun 2017 ini tadi ada sekitar Rp78 miliar anggaran tidak terserap yakni di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kotim.

"Salah satu kendalanya adalah perencanaan kegiatan yang kurang matang karena terbentur masalah kawasan. Sayang anggaran tidak terserap, karena sektor lain sebenarnya sangat perlu anggaran," tandasnya. (NACO/B-11)