BORNEONEWS, Muara Teweh - Bupati Barito Utara Nadalsyah berharap, momentum penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada Jumat (15/12/2017), menjadi tonggak peningkatan kemitraan pemkab dengan Polres, Kejaksaan Negeri, Kodim 1013/Muara Teweh, KPU, dan Panwaslu.

Selain itu, Bupati menginginkan melalui penandatanganan MoU tersebut terjalin sinergitas antarinstansi karena pelaksanaan program bisa dilakukan berkelanjutan.

'Perjanjian kerja sama ini juga sebagai dasar hukum untuk sinergitas program dalam upaya mendeteksi permasalahan-permasalahan yang terjadi lebih awal. Yang mana hal tersebut untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang efektif, efisien, dan akuntabel,' sebutnya.

Adapun maksud dan tujuan dari pendantanganan MoU adalah untuk memelihara keamanan, ketertiban dan penegakan hukum. Sehingga permasalahan sosial dan kesejahteraan dapat segera ditanggulangi dan menjadi pedoman bagi para pihak untuk melakukan pencegahan, pengawasan serta penanganan.

Dengan demikian, Kabupaten Barito Utara bisa lebih sejahtera dan nyaman serta menyukseskan pelaksanaan pilkada 2018.

Diberitakan sebelumnya, Pemkab Barito Utara bersama Polres, Kodim, Kejaksaan Negeri, KPU, dan Panwaslu menandatangani nota kesepahaman, di Aula Setda, Jumat (15/12/2017)..

Nota kesepahaman yang ditandatangani yakni tentang keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum, kemudian tentang pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa, penanganan darurat, penyandang disabilitas mental/orang dengan gangguan jiwa, orang terlantar, gelandangan, pengemis, anak terlantar, lanjut usia, tuna susila, serta pelaksanaan dana hibah.

Selanjutnya, penandatanganan nota kesepahaman antara Polres dan KPU Barito Utara tentang pengamanan penyelenggaraan pilkada 2018. Dilanjutkan penandatangan MoU antara Kejaksaan Negeri, Polres, dan Panwaslu Barito Utara tentang sentra penegakan hukum terpadu dan pola penanganan perkara tindak pidana pilkada.

Terakhir penandatangan MoU antara Polres dengan Kodim 1013/Muara Teweh tentang perbantuan anggota Kodim kepada Polres dalam rangka penyelenggaraan pilkada 2018.(RAMADANI/B-3)