BORNEONEWS, Sampit -Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), H Abdul Kadir meminta agar pengawasan terhadap distribusi elpiji subsidi harus dilakukan secara ketat oleh pihak terkait.

"Pengawasan harus dilakukan karena harga elpiji dipasaran kadang tidak sesuai dengan harga yang seharusnya ditetapkan pemerintah," kata Kadir kepada Borneonews, Minggu (17/12/2017).

Oleh karena itu, menurut Kadir pengawasan hingga kepada tingkat eceran harus dilakukan. Kalau memang pemerintah daerah harus membuat harga eceran tertinggi BBM subsidi lalu itu bisa dilakukan, yang pasti ia minta kalau elpiji subsidi 3 kilogram itu harus diawasi.

"Karena tidak menutup kemungkinan pelaku pasar ada oknum yang bermain di lapangan,' tegas politisi partai Golkar tersebut.

Menurutnya program elpiji ini harus dikawal ketat. Pasalnya ini juga bagian dari program pemerintah daerah sekitar tahun 2015-2016 lalu gencar dengan program konversi dari minyak tanah ke gas. Bahkan saat itu pemerintah pusat menganggarkan miliaran rupiah untuk mendistribusikan kompor gas dan tabungnya kepada sejumlah rumah tangga di Kotim.

"Sayangnya program itu tidak jelas kelanjutannya. Padahal banyak warga yang terdata namun tidak menerimanya," ucap Kadir.

Kadir mengakui saat ini juga warga mulai kesulitan membeli gas, meskipun harganya cukup berat bagi kalangan bawah. "Bayangkan saja dalam satu tabung 3 kilogram itu mencapai Rp30 ribu. Kalau ada gas dipasaran tidak mengapa, selain itu juga minyak tanah saat ini juga sulit," ujarnya.

Maka dari itu jangan sampai masyrakat kelas bawah merasa kesulitan untuk mendapatkan gas ini, inilah tugas pemerintah daerah, jangan sampai masalah ini berlarut-larut. (NACO/B-8)