|
Share PRESIDEN Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Agustin Teras Narang, kemarin menerima 10 orang Tim Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara di Istana Isen Mulang, Palangkaraya.
Tim dipimpin Ketua Dewan Pembina Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Timur Yurnalis Ngayoh, Ketua Tim Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Jusuf SK dan Ketua DAD Kalimantan Timur, Edy Gunawan Arex. Pemekaran ini digagas sejak tahun 2000 lalu. Alasan pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, karena kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah perbatasan selama ini kurang tersentuh.
Kondisi itu disebabkan terhambatnya koordinasi pembangunan. Pendekatan pemerintah di daerah perbatasan, khususnya Provinsi Kalimantan Utara, lebih banyak fokus pada pendekatan keamanan saja.
“Pertemuan ini untuk berkomunikasi dengan Presiden MADN terkait pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara. Kita berharap dengan ada-nya perubahan perbatasan menjadi Provinsi Kalimantan Utara, pembangunan bisa lebih lancar dan tersentral,î kata Yurnalis Ngayoh.
Adapun daerah tergabung dalam Provinsi Kalimantan Utara meliputi Bulungan, Tarakan, Melinau, Nunukan dan Tana Tidung. Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara akan ditetapkan di Tanjung Selor, Bulungan.
“Seluruh syarat pemekaran provinsi sudah terpenuhi. Sekarang tinggal kebijaksanaan pemerintah pusat untuk membentuk tim terkait pelaksanaan pemekaran.”
Akan maksimal
Lebih lanjut, Yurnalis menyampaikan, persoalan kesejahteraan, peningkatan ekonomi, peningkatan struktur dan infrastruktur akan tercapai maksimal bila daerah perbatasan dipimpin suatu pemerintahan provinsi. Perencanaan pembangunan provinsi baru ini, sangat diharapkan lebih detail dan menyeluruh. Pihaknya mendesak, agar pemerintah pusat segera menentukan secara penuh rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP).
Secara terpisah, Ketua Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Jusuf SK mengatakan, dengan pembentukan provinsi baru, pihaknya bisa menentukan kawasan untuk perkebunan, pertambangan, kawasan penduduk dan sebagainya. “Terkait moratorium tentang pemekaran wilayah, saat saya menjabat itu tetap barjalan sesuai usulan Kalimantan Utara ini. Usulan ini tidak dihentikan oleh pemerintah pusat,” katanya.
Masyarakat saat ini menginginkan pemekaran. DPRD Kalimantan Timur juga telah memberikan pernyataan dukungannya. jumlah penduduk saat ini sudah memenuhi untuk pembentukan Provinsi baru. Pemekaran ini sebelumnya juga sudah disepakati di Istana Merdeka Jakarta bersama Presiden dan para menteri. “Kita sekarang tersandera atau disandera, karena sampai sekarang usulan itu tidak ada realisasinya.
Padahal luas wilayah Kalimantan Utara kurang lebih seperti Kaltim, Kalbar dan Kalteng. Kalau mau jujur katanya, sudah 40 tahun lebih kawasan perbatasan sampai saat ini belum tersentuh pembangunan. “Jangankan tangan dari Jakarta, dari Samarinda saja tidak tersentuh,” katanya. (*/B-1)
|
