Headline News
Nissan Akan Luncurkan Nismo Lagi! - Minggu, 27 Juli 2014 10:47
Ini Pesan Buat Pemudik Kendaraan Toyota - Minggu, 27 Juli 2014 10:46
Drogba Kembali Ke Chelsea - Minggu, 27 Juli 2014 10:40
Marotta Yakin Vidal Tetap Di Juventus - Minggu, 27 Juli 2014 10:38

SENGKARUT TANAH ADAT (10) : SKT Adat Tidak Berlaku

  • Jumat, Feb 28 2014
  • font size decrease font size increase font size

PENERBITAN Surat Keterangan Tanah (SKT) Adat di Kecamatan Kotawaringin Lama (Kolam), Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, mengundang komentar ramai. LSM, himpunan lembaga adat, praktisi hukum pertanahan, maupun warga dan pemerintah daerah, ikut bicara.

Wendi Suparno, tokoh pemuda adat Dayak Kobar prihatin para pihak yang terlibat dalam penerbitan SKT Adat tanpa cek lapangan. Mengingat Kolam wilayah Kesultanan Kotawaringin, tanah tersebut hak adat atau hak turun temurun. Sebab, hak di atas lahan itu lahir sebelum negara ini terbentuk. Karena itu, menurutnya semua pihak harus mengkaji hak di atas lahan dengan tetap berpedoman pada kearifan lokal.
Wendi berharap, Pemda Kobar membentuk tim untuk mengatasi persoalan sengketa lahan tersebut. Apalagi penerbitan SKT Adat itu diduga untuk kepentingan pihak lain atau sekelompok pihak yang secara hak tidak layak disebut pemilik tanah adat.
“Saya mengharapkan para pihak, dapat menahan diri dengan tetap menjaga keamanan dan kenyamanan di wilayah tersebut,” ujar Wendi, Kamis (27/2).
Wakil Bupati Kobar, Bambang Purwanto mengatakan, seluruh SKT yang terbit sesudah moratorium penerbitan SKT dikeluarkan atau sebelum moratorium dicabut, termasuk SKT Adat, tidak sah. Moratorium itu untuk memberi waktu pada pemerintah desa dan kecamatan menginvetarisasi hak-hak di atas tanah. Juga untuk menata batas wilayah dan menghindari sekaligus menyelesaikan tumpang tindih kepemilikan.
Pemerintah daerah tetap mengakui keberadaan masyarakat adat di Kobar. Namun, para pemegang hak tanah adat seharusnya mendaftarkan tanah adatnya lebih dulu. Agar diakui dalam konteks pertanahan nasional. 
“Damang pernah membuat pernyataan tidak akan menerbitkan SKT Adat tanpa seizin pemerintah. Moratorium itu belum dicabut. Sebelumnya invetarisasi dan evaluasi penerbitan SKT diserahkan ke desa. Tapi nggak mampu dan desa setuju Pemkab yang mengurus. Asal desa-desa nurut,” tutup Wabup, Kamis (27/2). (Raden Ariyo/B-1).

 

 

 

Read 450 times
Rate this item
(0 votes)
Published in Head

Leave a comment

Oase