Dua Pejabat Kotim Dituding Terima Suap

Rabu, 08 September 2010 00:00

SharePEJABAT dari Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dan Kantor Imigrasi Sampit dituding menerima dana gratifikasi terkait pelolosan pengiriman bijih besi ke China serta pembiayaan tenaga kerja asing (TKA) ilegal oleh sebuah investor pertambangan.
Tudingan tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotim yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kotim Kemikson Tarung, kemarin.
"Ada dugaan bahwa Juliansyah dari Distamben Kabupaten Kotim dan Tanta Pradasa dari Imigrasi Sampit telah menerima sejumlah uang dari PT Longfire Iron Mining (LIM). Juliansyah menerima uang yang dikirimkan lewat rekening milik Ratna Jekiah," seru Wanto Dulahit dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Kalimantan Membangun dalam rapat dengar pendapat tersebut.
Juliansyah yang merupakan Kepala Bidang Pengawasan Distamben Kabupaten Kotim disebut-sebut menerima kiriman uang bulanan lewat sebuah rekening bank di Sampit dari PT LIM sebesar Rp40 juta. Rekening itu atas nama Ratna Jekiah yang merupakan istri Juliansyah yang juga adalah staf di Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kotim.
Adapun Tentra Pradasa adalah Kepala Imigrasi Sampit. Dia disebut mendapatkan setoran bulanan dari PT LIM sebesar Rp10 juta perbulan lewat sebuah bank di Jakarta.
Wanto mendesak agar kasus tersebut segera diusut hingga tuntas. Pasalnya, praktik suap-menyuap yang dilakukan PT LIM telah menyebabkan terjadinya banyak pelanggaran dalam aktivitas pertambangan di Desa Tumbang Sepayang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotim.
Menarik perhatian
Rapat dengar pendapat DPRD Kotim yang membahas mengenai tudingan pemberian gratifikasi kepada dua pejabat Kabupaten Kotim ternyata sangat menarik perhatian. Ketua DPRD Kotim Jhon Krisli dan Wakil Ketua DPRD Juanda bahkan menyempatkan diri untuk hadir dalam rapat dengar pendapat tersebut.
Bahkan anggota DPRD yang menghadiri rapat dengar pendapat itu lebih dari 20 orang. Padahal, biasanya anggota DPRD Kotim malas menghadiri acara semacam ini.
Anggota masyarakat dari Desa Tumbang Sepayang, LSM dan mantan karyawan PT LIM juga hadir di gedung DPRD Kotim.
Namun, pihak yang berkepentingan yaitu PT LIM tidak hadir. Padahal perusahaan tambang itu telah diundang oleh DPRD Kotim.
Sementara itu, pemilik kuasa pengolahan tambang di Desa Tumbang Sepayang PT Mentaya Ore Iron Mining (MIOM) lepas tangan atas tudingan yang dialamatkan kepada PT LIM.
"Ada kesalahan dalam kontrak kerja antara PT MIOM dengan PT LIM. Sehingga, kami tidak bisa berbuat apa-apa atas tindakan di luar ketentuan yang dilakukan PT Lim," tegas kuasa hukum PT MIOM Freddy NT Mardhani. (B-2)

Comments

Add New