Pemkab Diam Lapor Dewan

Selasa, 24 Agustus 2010 23:27

ShareSETELAH melaporkan dugaan pelanggaran PT Tunas Agro Subur Kencana (PT TASK III) ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim), tujuh kepala desa di Kecamatan Kotabesi kini mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Selain kasus penyerobotan lahan masyarakat di tujuh desa, yakni Desa Pamalian, Camba, Kandan, Soren, Simpur, Rasau Tumbuh, dan Hanjalipan, para kepala desa juga melaporkan adanya penggarapan lahan di luar hak guna usaha (HGU) perusahaan tersebut.
PT TASK III juga dituding membabat hutan rawa seluas 1.512 hektare serta menanami pinggiran Sungai Mentaya dan Sungai Pamalian dengan kelapa sawit.
“Meski telah dinyatakan melakukan pelanggaran, hingga saat ini Pemkab Kotawaringin Timur tidak pernah memberikan sanksi terhadap PT TASK III,” kata juru bicara tujuh kepala desa, Norman Jaya, Kepala Desa Pamalian, kemarin.
Padahal, Surat Bupati Kotawaringin Timur tertanggal 31 Maret 2010 Nomor 525.26/149/EK-SDA/III/2010 menyebutkan, bahwa pihak PT TASK III terbukti melanggar dan Pemkab akan memberikan sanksi tegas berupa pencabutan izin usaha perkebunannya.
Jaya mengungkapkan, surat bupati tersebut hingga saat ini belum juga terealisasi.
Dengan mengadukan permasalahan tersebut ke DPRD Kotim, para kepala desa berharap wakil rakyat dapat mencarikan jalan keluar dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat di tujuh desa itu.
Para kepala desa juga menganggap kehadiran PT TASK III di wilayah mereka tidak memberikan manfaat kepada warga desa yang berada di sekitar perusahaan perkebunan kelapa sawit itu.
Menanggapi pengaduan itu, Ketua Komisi I DPRD Kotim Kemikson Tarung mengatakan, untuk menindak lanjuti laporan tujuh kades pihaknya pada Senin (30/8) akan mengecek ke lapangan.
“Kami akan turun ke lapangan untuk mencari dan mengumpulkan data,” ujar Kemiskon.
“Kalau benar melanggar maka tidak menutup kemungkinan perusahaan perkebunan yang bersangkutan akan dicabut izin usaha perkebunannya,” janjinya. (PM/B-5)

Comments

Add New

Tidak Perduli

Rimbawan Hadi (182.4.21.xxx) 2010-11-21 12:10:32

Seperti yang telah diberitakan, nampaknya pengaduan para Kades kepada wakil rakyatnya juga tidak banyak memberikan manfaat ini dapat dilihat dengan sampai saat ini kegiatan PT. TASK 3 yang dilaporkan melanggar aturan tetap saja berjalan.
PT. TASK 3 tdk perduli dengan segala macam bentuk peringatan & teguran yang disampaikan baik secara lisan ataupun secara tertulis oleh Pemkab ataupun Pemprop.
Masyarakat disekitar kebun khususnya warga Desa Pamalian saat ini tidur dimalam hari dengan rasa gelisah karna khawatir bangun besok pagi lahan kebun yang selama ini jadi penompang hidup digarap oleh pihak PT. TASK 3 disaat tidur malam mereka.
Kalo sudah begini apa beda masa penjajahan dulu dengan masa kemerdekaan saat ini.......????