APBD Jeblok hingga Rp100 M

Selasa, 24 Agustus 2010 23:28

ShareASUMSI Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Kotawiringin Timur (Kotim) mengalami penurunan dalam pembahasan rancangan perubahan.
Dari asumsi total Rp802 miliar APBD yang telah ditetapkan, terjadi penurunan sedikitnya Rp100 miliar menjadi hanya Rp705 miliar.
Perubahan cukup signifikan itu disepakati dalam Rapat Gabungan DPRD dan eksekutif yang membahas Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaranan Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD 2010, pekan lalu. “Kita akui Rancangan PPAS-P APBD 2010 tidak sesuai harapan. Karena adanya pembatalan beberapa peraturan daerah, tingginya pengaruh anggaran, adanya sisa lebih anggaran yang tidak terpenuhi. Oleh sebab itu perlu dilaksanakan realisasi kebijakan umum APBD tahun anggaran 2010 yang mengalami perubahan,” jelas juru bicara DPRD Kotim, Marwan, dalam laporan resmi di Sidang Paripurna DPRD Kotim, kemarin.
Total belanja sebesar Rp705 miliar terdiri dari belanja langsung untuk infrastruktur Rp349 miliar. Sedangkan belanja tidak langsung, seperti untuk balanja pegawai, perjalanan dinas pejabat, rapat-rapat, dan pengadaan makan minum pegawai nilainya Rp355 miliar lebih.
Komponen pendapatan yang dipatok Rp671 miliar, diproyeksikan didapat dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp50,6 miliar, dana perimbangan Rp565,7 miliar, dan lain-lain pendapatan sah Rp55 miliar.
Dengan demikian, asumsi pembiayaan APBD Kotim mengalami defisit sebesar Rp33,7 miliar yang akan ditutup dengan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) Tahun 2009 sebesar Rp70 miliar, penerimaan dari pengembalian pemberian pinjaman, pengeluaran pembiayaan, dan pembiayaan netto.
Pengamat sosial di Sampit M Gumarang mengkritisi jebloknya APBD Kotim sebagai akibat penghitungan yang tidak akurat dan terkesan asal-asalan.
“Bagaimana bisa penurunan hingga Rp100 miliar. Biasanya setiap perubahan anggaran justru terjadi peningkatan,” ujarnya.
Dia memastikan, hal itu akan menyebabkan pembangunan tersendat karena akan banyak pemangkasan proyek fisik yang menyentuh masyarakat secara langsung.
“Belanja langsung hanyalah prioritas nomor dua yang dibuktikan rendahnya angka untuk pos itu. Pemerintah daerah masih mementingkan biaya untuk belanja pegawai, perjalanan dinas, dan biaya yang tidak begitu penting,” tandasnya.(B-5)

Comments

Add New