Gerindra Tuding Eksekutif tidak Optimal Gali PAD

Jumat, 27 Agustus 2010 01:35

ShareMEROSOTNYA angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) ketimbang target semula mengundang reaksi.
Penurunan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai salah satu komponen APBD 2010 Kotim yang terungkap saat pembahasan perubahan anggaran ditengarai akibat tidak optimalnya kinerja eksekutif.
Ketua Fraksi Gerindra Ronald Abidin menyatakan, sesuai hasil pembahasan perubahan APBD 2010, Kotim mengalami penurunan PAD sebesar Rp6 miliar dari target semula. “Kami lebih menyorot masalah PAD. Mengapa bisa terjadi penurunan signifikan saat dalam pembahasan perubahan anggaran 2010,” ujar Ronald Abidin, kemarin.
Menurutnya, dalam pembahasan perubahan anggaran, besaran PAD Kotim pada 2010 hanya lebih kurang Rp50 miliar.
Padahal, saat pengetokan APBD murni 2010 pada akhir 2009, PAD dipatok Rp56 miliar.
Ronald mempertanyakan sejauh mana eksekutif memperjuangkan peningkatan PAD.
“Yang jadi pertanyaan kami apakah pihak eksekutif sudah maksimal dalam menggali PAD tersebut,” tukasnya.
Di sisi lain, wilayah Kotim dikelilingi perkebunan besar swasta sawit yang seharusnya bisa menjadi penyumbang terbesar bagi pendapatan daerah.
Namun, kata dia, sejauh ini hanya dampak negatif dari keberadaan perkebunan besar yang dirasakan.
Sedangkan, kontribusi terhadap PAD belum memadai.
Sementara itu, Kapala Sub Bagian Keuangan Dinas Perkebunan Kotim Yudin mengatakan, total target sumbangan pihak ketiga (SPK) dari sektor perkebunan pada 2010 dipatok sebesar Rp4,8 miliar.
Hingga akhir Juni, sudah mencapai 58,15% atau sebesar Rp2,8 miliar lebih. “Mudah-mudahan sampai akhir tahun target ini bisa tercapai,” harapnya.
Besaran tarif SPK untuk CPO dalam kabupaten Rp10/kg, CPO antarkabupaten Rp5/kg, kernel dalam kabupaten Rp2/kg, kernel antar kabupaten Rp1/kg, cangkang Rp1/kg, bungkil Rp1/kg, dan limbah sawit lainnya Rp1/kg. “Kami sempat mengusulkan penaikan tarif SPK untuk CPO Rp5, namun hal ini masih belum direalisasikan karena masih fokus menangani pasca pencabutan perda tersebut,” kata Yudin.
Sebelumnya, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kotim sepakat menyatakan APBD Kotim 2010 mengalami penurunan sekitar Rp100 miliar, yakni dari Rp802 miliar pada APBD murni, tinggal Rp705 miliar dalam pembahasan perubahan.
Dari jumlah itu, alokasi anggaran untuk belanja langsung atau infrastruktur hanya Rp349 miliar.
Sedangkan belanja tidak langsung, seperti untuk balanja pegawai, perjalanan dinas pejabat, rapat-rapat, dan pengadaan makan minum pegawai nilainya masih lebih besar yakni Rp355 miliar lebih.
Dari total pendapatan yang dipatok Rp671 miliar diproyeksikan didapat dari pendapatan asli daerah Rp50,6 miliar, dana perimbangan Rp565,7 miliar, dan lain-lain pendapatan sah Rp55 miliar.
Artinya, terjadi defisit Rp33,7 miliar yang akan ditutupi lewat penerimaan pembiayaan sebesar Rp70 miliar dari sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) 2009, penerimaan dari pengembalian pemberian pinjaman, pengeluaran pembiayaan, dan pembiayaan netto.(PM/B-5)

Comments

Add New