Kalteng Layak Jadi Provinsi Percontohan

Jumat, 23 Juli 2010 00:33

Jika dibandingkan dengan beberapa provinsi lainnya, Kalteng dinilai cukup berpotensi terpilih sebagai provinsi percontohan. Pemerintah Provinsi Kalteng juga memiliki komitmen tinggi untuk menerapkan REDD+.

BERKAT potensi hutan dan lahan gambut yang dimilikinya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dinominasikan menjadi salah satu calon provinsi percontohan penerapan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan serta Lahan Gambut (REDD+).

Namun demikian, Kalteng tetap harus bersaing dengan enam provinsi lain yang juga mengajukan diri menjadi provinsi percontohan penerapan REDD+.
Enam provinsi tersebut adalah Jambi, Aceh, Riau, Bengkulu, Kalimantan Timur dan Papua.
Jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi tersebut, Kalteng dinilai cukup berpotensi terpilih. “Cukup banyak alasan yang menunjukkan Provinsi Kalteng layak menjadi percontohan penerapan REDD+," ujar pakar dari Dewan Kehutanan Nasional Taufiq Alimi, kemarin.
Menurut lulusan Teknik Nuklir Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini, di antara potensi tersebut adalah kualitas hutan di atas 60% dengan tutupan hutan di atas 30%, dan status perlindungan kawasannya yang telah dikuatkan dengan keberadaan delapan titik kawasan konservasi yang tersebar di seluruh provinsi ini.
Delapan titik konservasi meliputi kawasan Taman Wisata
Alam (TWA) Tanjung Kaluang, Suaka Margasatwa (SM) Lamandau, kawasan cagar Alam (CA) Sapat Hawung, CA Pararawen I & II, CA Bukit Tangkiling, Taman Nasional (TN) Bukit Baka, Taman Nasional Bukit Raya, Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP), dan Taman Nasional Sebangau.
Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Provinsi Kalteng Anung Setyadi menyatakan, Kalteng kini siap menerapkan REDD+.
Optimisme Anung bukannya tanpa alasan.
Beberapa bukti kesiapan berikut komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dalam penerapan REDD+ juga diungkapkannya.
“Kalteng telah menguji coba cara, teknik dan metode untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di kawasan pengembangan lahan gambut blok A dan E Kabupaten Kapuas,” ungkap Anung dalam acara Workshop Perumusan Kriteria Penetapan Provinsi Percontohan REDD+ pada Tingkat Provinsi di Palangkaraya, Rabu (21/7).
Dia juga mengatakan, setengah luas wilayah Kalteng adalah kawasan hutan yang seperlima dari wilayah itu merupakan lahan gambut.
Berdasarkan RTRWP tahun 2003, luas Provinsi Kalteng 15.355.361,82 hektare.
Sedangkan, tutupan hutannya mencapai 10.294.853,52 hektare, atau 67,04% dari luas provinsi.
“Untuk lahan gambut, dari hasil studi Puslittanak (Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat) tahun 2005 menyatakan indikasi lahan gambut di Provinsi Kalteng adalah sekitar 3,01 juta hektare. Dan merupakan luasan gambut terbesar di Kalimantan,” papar Anung.
Tidak hanya luas, gambut di Kalteng juga berstatus harus dilindungi karena sepertiganya berkedalaman lebih dari 3 meter.
Tentang kesiapan penerapan REDD+, dia menjelaskan, Provinsi Kalteng juga telah memiliki Komisi Daerah Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan serta Lahan Gambut berdasarkan Keputusan Gubernur No 188.44/152/2010.
Kalteng juga memiliki lembaga koordinasi pelaksanaan pengendalian perubahan iklim yaitu Dewan Daerah Perubahan Iklim yang dibentuk melalui Keputusan Gubernur No 188.44/153/2010.
“Penerapan REDD+ akan mendapat dukungan dari Pemerintah Norwegia dengan telah ditandatanganinya Letter of Intent (LoI) atau surat niat antara Pemerintah Norwegia dengan Pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi global, awal 2010,” pungkasnya. (Ant/B-5)

Comments

Add New