Sumbangan Pihak Ketiga PBS Minim FJFGJF

Selasa, 06 Juli 2010 01:55

SharePERUSAHAAN perkebunan besar swasta (PBS) yang memanfaatkan sumber daya alam (SDA) Kabupaten Seruyan diwajibkan menyetor sumbangan pihak ketiga (SPK).
Namun, dari 23 perusahaan yang dinilai memenuhi kriteria wajib setor SPK, baru sembilan perusahaan yang memenuhi kewajibannya.
Menurut Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Seruyan Riduan Syahrani, sedikitnya perusahaan yang menyetor sumbangan pihak ketiga karena belum tuntasnya rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah (Kalteng).
Selama RTRWP Kalteng belum tuntas, wilayah operasi PBS bersangkutan belum bisa ditegaskan keberadaannya.
Keberadaan perusahaan perkebunan besar swasta masih rancu antara masuk Kabupaten Seruyan, Kotawaringin Timur (Kotim), atau masuk wilayah Kotawaringin Barat (Kobar).
“Selama RTRWP Kalteng belum dituntaskan, maka selama itu pula izin-izin yang ada belum bisa dikatakan 100 persen resmi," ungkap Riduan.
Sebab, sumbangan pihak ketiga tersebut menyangkut hak guna usaha (HGU) milik masing-masing perusahaan perkebunan swasta.
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan belum bisa memberi penegasan kepada perusahaan perkebunan yang belum menyetor SPK.
Ia berharap, RTRWP Kalteng cepat kelar agar Pemkab bisa segera menentukan PBS mana yang masuk wilayah Seruyan.

PAD tidak maksimal
Sedikitnya perusahaan besar swasta yang belum menyetorkan sumbangan pihak ketiga berpengaruh pada pendapatan asli daerah (PAD) Seruyan. Pasalnya, SPK merupakan salah satu penyumbang PAD.
"Sehingga, kami masih belum bisa memaksimalkan penerimaan PAD dari sektor pajak SPK," aku Riduan.
Terkait mekanisme setoran SPK, Riduan menjelaskan, perusahaan perkebunan menyetor SPK melalui KP Pritama Sampit, Kabupaten Kotim, yang selanjutnya oleh KP Pritama di setorkan ke pemerintah pusat.
“Dari pusat kami mendapat dana perimbangan dari sektor SPK dengan persentase daerah 60 persen dan pusat 40 persen," paparnya.
Jumlah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Seruyan diketahui dari rekaman rekening pembayaran SPK dari masing-masing perusahaan perkebunan.
"Intinya, kami menerima laporan dari rekening terkait setoran SPK oleh pihak perkebunan yang ada di Kabupaten Seruyan,” tegasnya.
Dengan kata lain, pihaknya bertugas mendata dan merekap sumbangan pihak ketiga yang sudah masuk dari perusahaan perkebunanan.
“Kalau sumbangan pihak ketiga itu tidak masuk, kami akan mencari tahu. Untuk kewenangan selanjutnya, itu bukan kewenangan kami lagi.” (B-4)

Comments

Add New