PT Mitra Karya Agro Indo (PT MKAI), Ketayang Estate yang berlokasi di Desa Sahabu, Kecamatan Batu Ampar sudah dua kali mengabaikan surat panggilan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.

Sesuai mekanisme, jika surat ketiga yang meminta pihak Ketayang Estate hadir pada 31 Juli tidak juga ditanggapi, maka DPRD akan meminta bantuan pihak kepolisian untuk menjemput paksa pemimpin Ketayang Estate.

"Kami merasa dilecehkan karena dua surat pertama tidak dihiraukan. Surat kami hanya ditanggapi via sms dan telepon dengan alasan  bermacam-macam. Sikap itu membuat kami merasa institusi lembaga legislatif sebagai wadah wakil rakyat yang memperjuangkan hak rakyat dilecehkan dan tidak dihargai,” papar Ketua Komisi I Hulius Yaya didampingi Sekretaris DPRD Salundik Uhing dan anggota lainnya dalam jumpa pers baru-baru ini.

Pemanggilan kepada pemimpin Ketayang Estate PT MKAI berkaitan dengan klaim masyarakat terhadap lahan seluas satu hektare yang sudah ditanami pohon sawit oleh Ketayang Estate.

“Baru-baru ini, saat kami berada di desa tersebut, kami telah meminta agar permasalahan ganti rugi tersebut segera diselesaikan. Kala itu, pihak perusahaan berjanji akan menyelesaikan. Namun nyatanya, sampai saat ini tidak ada realisasi,” tukas Salundik.

Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Seruyan ini kemudian menceritakan kronologis terjadinya permasalahan tersebut. Sebelumnya, DPRD menerima laporan dari masyarakat atas nama Nurhadi yang mempunyai lahan di Ketayang Estate. Nurhadi mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum menerima ganti rugi.

“Menindaklanjuti laporan tersebut, kami turun lapangan. Kemudian kami melayangkan surat panggilan kepada Estate Ketayang PT MKAI hingga dua kali, namun tidak ada tanggapan. Jika surat ketiga juga diabaikan, kami akan minta bantuan pihak kepolisian," tandas Salundik. (AZ/B-1)

Comments

Add New Search