Menkeu: Realisasi Pembiayaan Anggaran Turun Tajam 68,3 Persen
- 28 Mei 2024 - 02:00 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi pembiayaan anggaran per Apri 2024 mengalami penurunan tajam dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu, yakni sebesar 68,3 persen (year-on-year/yoy).
Menkeu: Kinerja Ekspor Terjaga Bentuk Ketahanan Ekonomi Indonesia
- 21 Mei 2022 - 11:30 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kinerja ekspor yang terjaga merupakan bentuk ketahanan ekonomi Indonesia dari dampak COVID-19 dan berbagai tantangan perekonomian global yang baru bermunculan.
Menkeu: Transaksi Saham Tidak Dikenakan Bea Meterai
- 21 Desember 2020 - 21:00 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan setiap transaksi jual beli saham tidak dikenakan bea meterai Rp10.000, namun merupakan pajak atas dokumen yang diterbitkan secara periodik.
Sri Mulyani: Krisis COVID-19 Jadi Kesempatan Perkuat Fondasi Negara
- 31 Oktober 2020 - 13:40 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan krisis pandemi COVID-19 merupakan kesempatan untuk memperkuat fondasi negara dengan berbagai formulasi langkah-langkah kebijakan yang tepat.
Menkeu Yakini Indonesia Punya Akses Pasar Untuk Pembiayaan COVID-19
- 16 Oktober 2020 - 09:10 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakini Indonesia masih memiliki akses terhadap pasar dalam menyerap surat berharga negara (SBN) untuk pembiayaan COVID-19 meski sempat ada kepanikan pelaku pasar pada April dan Juni 2020.
Menkeu: Pemulihan Ekonomi Tidak Hanya Mengandalkan Fiskal dan Moneter
- 16 Oktober 2020 - 08:15 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19 tidak hanya mengandalkan kebijakan fiskal dan moneter tetapi menggunakan semua instrumen termasuk salah satunya OmnibusLaw.
Ini Alasan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Ingin Rombak Sistem Gaji ASN
- 09 Desember 2019 - 22:26 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) ancang-ancang mengkaji ulang sistem penggajian Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai pusat, daerah, hingga TNI/Polri. Dinilai belum adil dan merata.