RUU Ibu Kota Negara Resmi Diundangkan
- 19 Februari 2022 - 17:00 WIB
Pemerintahan IKN disepakati dalam bentuk Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus) yaitu pemerintahan daerah yang memiliki kekhususan dan berada setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan IKN.
Paripurna DPR RI Sahkan RUU IKN menjadi Undang-Undang
- 19 Januari 2022 - 06:21 WIB
Sebelum disetujui menjadi undang-undang, rapat paripurna DPR mendengarkan pendapat akhir Presiden RI yang disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa
DPR: Isu Penataan Ruang Harus Serius Dibahas Dalam RUU IKN
- 02 Januari 2022 - 15:50 WIB
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Guspardi Gaus menegaskan isu penataan ruang harus menjadi pembahasan serius dalam merancang Undang-Undang Ibu Kota Negara.
Pansus RUU IKN DPR RI Mulai Inventarisasi Masalah
- 21 Desember 2021 - 09:41 WIB
Budi yang merupakan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ini mengatakan dalam hal ini Pansus RUU IKN DPR RI tidak memasang target untuk menyelesaikan RUU IKN, meski pemerintah menargetkan pada awal 2022 karena pihaknya mengedepankan prinsip kehati-hatian
Anggota DPR Ingatkan Pembahasan RUU IKN Jangan Tergesa-gesa
- 10 Desember 2021 - 03:00 WIB
Dasco mengatakan, Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menyebutkan keanggotaan pansus sebanyak 30 orang
DPR RI Tetapkan Keanggotaan Pansus RUU IKN
- 08 Desember 2021 - 05:00 WIB
Dasco mengatakan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menyebutkan keanggotaan Pansus sebanyak 30 orang
Kementerian PUPR Siapkan Desain Sambil Tunggu Pengesahan UU Ibu Kota Negara
- 02 Juni 2021 - 15:00 WIB
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR terus mempersiapkan desain dan kajian tentang Ibu Kota Negara (IKN) sambil menunggu pengesahan undang-undang (UU) IKN.
Bappenas Targetkan RUU IKN Dibahas Mei 2021
- 08 April 2021 - 12:31 WIB
RUU pemindahan IKN ditetapkan menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. Meski menuai kritik dari sejumlah pihak, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/3) memaklumi kritikan tersebut