Menurut dosen hukum ini menjadi tugas utama untuk ditindaklanjuti secara  profesional dan proposional dengan mengedepankan asas equality before the law sebagaimana diamanatkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, karena setiap aparat penegak hukum terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik Criminal Justice System (Sistem Peradilan Pidana) sebagaimana dikemukakan oleh Bassiouni, tujuan sistem peradilan pidana adalah Pemeliharaan tertib masyarakat; Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;  Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum; Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusian dan keadilan individu. 

"Tanggung jawab lain yg tidak kalah penting dan menjadi tugas utamanya sebagai Kapolres baru di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah meyakinkan masyarakat akan pelayanan publik yg profesional dan proposional oleh jajaran Polres Kotawaringin Timur di tengah turunnya kepercayaan masyarakat kepada polri akibat ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap tugas pokok Polri sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat. 

Karena itulah perubahan kepemimpinan ini diharapkan membawa angin segar dari kepemimpinan sebelumnya untuk menciptakan efektivitas hukum dalam lingkup wilayah Hukum Polres kabupaten Kotawaringin Timur. 

Perubahan lain yang diharapkan adalah keterbukaan informasi penanganan perkara dilakukan melalui restorative justice yang dapat berguna bagi para akademisi untuk melakukan kajian akademis di Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan perwujudan edukasi hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan kultur hukum dalam perspektif efektivitas hukum di Kabupaten Kotawaringin Timur.