Unsur Pemerintahan Jadi Caleg Harus Mengundurkan Diri

Oleh Ramadani
05 September 2018 - 02:00 WIB

BORNEONEWS, Muara Teweh - Pemerintah Kabupaten Barito Utara membuat surat edaran dan menyebarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota Legislatif.

Salah satu bunyinya, unsur pemerintahan yang maju pencalonan harus melepaskan jabatannya.

Seperti aparatur desa, pengurus BUMDes, pendamping desa seperti ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN dan BUMD, BPD, tenaga kerja kontrak, honorer, atau pegawai lain yang mendapatkan gaji atau honor rutin dari negara, dan siapa saja yang mendapatkan penghasilan dari dana APBN, APBD, APBDes.

“Biarpun menerima insentif tetap dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara per triwulan, tetap kena aturan KPU,” kata Bupati Barito Utara, Nadalsyah, Selasa (4/9/2018).

Pada kesempatan itu, dia juga mengingatkan agar aparatur pemerintahan dari tingkat kecamatan hingga desa untuk meningkatkan kompetensi.

"Untuk memenuhi visi misi saya mohon dalam merencanakan pembangunan di desa ada pelatihan-pelatihan. Terutama yang SDMnya masih lemah,” tegas Nadalsyah. (RAMADHANI/B-11)

TAGS:

#Pemilu Legislatif 2019

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Megawati Sampaikan Surat Amicus Curiae kepada MK

17 April 2024 - 01:00 WIB

Sementara itu, selaku perwakilan MK, Immanuel Hutasoit pun menerima surat tersebut dan mengatakan akan menyampaikannya kepada Ketua MK Suhartoyo pada Selasa siang.

KPU Telah Serahkan 139 Alat Bukti Selama Sidang Sengketa Pemilu 2024

17 April 2024 - 00:00 WIB

Mahkamah Konstitusi membuka tahapan penyampaian kesimpulan dalam bagian penanganan perkara PHPU Pilpres 2024 setelah berakhirnya tahapan persidangan perkara tersebut.

Pemkab Gunung Mas Perbaiki Jembatan Antar Kecamatan

16 April 2024 - 23:50 WIB

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Kalimantan Tengah (Kalteng), menyiapkan anggaran sekitar Rp3,1 miliar untuk memperbaiki jembatan Sei Rawi II, penghubung antar kecamatan di kabupaten setempat.

Kendaraan Tanpa Pelat Nomor Akan Diserahkan ke Reskrim

16 April 2024 - 23:40 WIB

Kepolisian Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kotawaringin Timur (Kotim) akan menyerahkan kendaraan tanpa pelat yang tidak bisa menunjukan surat surat kendaraan kepada Satreskrim.

BP2MI Usulkan Penambahan Nominal Bebas Pajak Barang Kiriman PMI

16 April 2024 - 23:30 WIB

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengatakan sudah mengusulkan penambahan nominal pembebasan bea masuk atau bebas pajak pertambahan nilai untuk barang-barang milik Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari 1.500 dolar AS menjadi 2.500 dolar AS.

Pasca Libur Lebaran, RSUD Kapuas Halal Bihalal Antar Karyawan

16 April 2024 - 23:20 WIB

Pasca berakhirnya libur lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, RSUD dr H Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas mengadakan Halal Bihalal antar karyawan/karyawati pada Selasa, 16 April 2024.

MK Terima Amicus Curiae dari 4 BEM Fakultas Hukum

16 April 2024 - 23:10 WIB

Empat BEM yang menyerahkan dokumen di Gedung II MK, Jakarta Pusat, Selasa, itu adalah Dewan Mahasiswa Justicia FH Universitas Gadjah Mada (UGM), BEM FH Universitas Padjadjaran (Unpad), BEM FH Universitas Diponegoro (Undip), dan BEM FH Universitas Airlangga (Unair).

Warga Muara Teweh Keluhkan Koneksi Internet Lemot

16 April 2024 - 23:00 WIB

Warga di Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara mengeluhkan koneksi internet yang lemot atau lambat selama beberapa pekan terakhir. Bahkan jaringan internet 4G hilang tiba-tiba. Kemudian muncul simbol E atau EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution).