BORNEONEWS, Nanga Bulik - Bupati Lamandau H Hendra Lesmana menghadiri undangan Kepala Staf Kepresidenan di Jakarta Rabu (10/10/2018) lalu dalam agenda rapat koordinasi terkait penyelesaian konflik lahan antara PT. Sawit Mandiri Lestari (SML) dengan pihak yang mengatasnamakan Komunitas Adat Laman Kinipan.

Rakor sifatnya 'hearing' (mendengarkan keterangan-keterangan) itu dihadiri sejumlah pihak seperti halnya management perusahaan, Dinas Kehutanan Kalteng, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lamandau, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) dan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA). Dalam kesempatannya, Bupati Hendra Lesmana juga memaparkan berbagai hal dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah. 

"Alhamdulillah saya dapat hadir langsung dalam rakor (rapat koordinasi) tersebut. Saya juga telah sampaikan secara rinci terkait posisi pemerintah daerah perihal adanya keberatan dari pihak yang mengatasnamakan salahsatu komunitas adat terhadap aktivitas salahsatu dunia usaha yang berinvestasi di Kabupaten Lamandau itu," jelas Hendra Lesmana, Senin (15/10/2018).

Hendra Lesmana menyebut, beberapa hal yang dipaparkan di antaranya perihal kronologis perizinan. Pertama, PT Sawit Mandiri Lestari (SML) telah mendapatkan Izin Lokasi Perkebunan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : Ek. 525.26/15/SK-IL/VI/2012 tanggal 21 Juni 2012 seluas 26.995,46 hektare.

Izin lokasi itu terdiri dari kebun inti seluas 12.561,52 hektare dan kebun plasma seluas 14.433,94 hektare terletak di Wilayah desa Kinipan, Ginih, Batu Tambun, Sungai Tuat, Tanjung Beringin, Cuhai, Kawa, Karang Taba, Penopa, Suja dan kelurahan Tapin Bini kabupaten Lamandau.