Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Pengamat: Moratorium Disinsentif Bagi Industri Sawit

  • Oleh Nedelya Ramadhani
  • 16 Oktober 2018 - 16:26 WIB

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Kebijakan moratorium atau penghentian sementara penanaman kelapa sawit menjadi disinsentif bagi industri kelapa sawit dan kontradiktif dengan kebijakan perluasan penggunaan biodiesel 20% (B20).

"Seharusnya pemerintah konsisten dengan kebijakan yang dibuat, mengingat pada 1 September 2018 kebijakan B20 resmi diberlakukan di Tanah Air. Namun, selang hampir tiga pekan kemudian, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tak sinkron dengan kebijakan sebelumnya," kata pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, di Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Saat ini, menurut Bhima, pasokan biodiesel masih bermasalah karena ketidakpastian produksi sawit.

"Kalau mau fokus ke peningkatan produksi sawit termasuk biodisel, harusnya sawit itu diberi banyak insentif bukan kemudian dihambat. Kebijakan moratorium sangat kontradiksi," papar dia.

Keluarnya Inpres No 8/2018 ini, lanjut Bhima, juga menjadi disinsentif bagi industri sawit nasional. Kebijakan ini sangat mengganggu gerak bisnis kelapa sawit, bukan hanya korporasi, tapi juga pekebun rakyat. 

"Sebab ada jutaan rakyat yang menggantungkan hidupnya ke sawit," ujarnya.

Inpres tersebut, lanjut Bhima, bertujuan agar perusahaan sawit dan pekebun rakyat melakukan intensifikasi lahan yang ada. Ini karena produktivitas per hektare (ha) sawit Indonesia masih rendah, yakni hanya 2 ton per ha, sementara Malaysia sudah 10 ton per ha. 

"Namun, intensifikasi lahan untuk menaikkan produktivitas membutuhkan waktu lama, riset yang mahal, termasuk pencarian bibit unggul, pupuk yang pas, dan lainnya. Di titik ini pemerintah harusnya berimbang melihat persoalan secara komprehensif," tutur Bhima.

Bhima menambahkan, investasi paling besar di sektor pertanian ada di perkebunan kelapa sawit. Saat ini Indonesia membutuhkan dolar untuk memperkuat devisa. 

"Di sisi lain, ekspor sawit sebagai komoditas primer penting juga harus didukung dengan kemudahan kebijakan sehingga neraca dagang bisa berbalik menjadi surplus," pungkasnya. (NEDELYA RAMADHANI/m)

Berita Terbaru

Target SHAT PTSL Kantor BPN Kabupaten Gunung Mas Tahun Ini Capai Ribuan Bidang

Target SHAT PTSL Kantor BPN Kabupaten Gunung Mas Tahun Ini Capai Ribuan Bidang

  • 23 April 2024 - 21:21 WIB
Pemko Palangka Raya Tingkatkan Kompetensi ASN Dukung Transformasi Digital

Pemko Palangka Raya Tingkatkan Kompetensi ASN Dukung Transformasi Digital

  • 23 April 2024 - 21:11 WIB
Pemkab Kotim Akan Kurangi Buang Sampah di TPA Gunakan Mesin Pemilah Sampah

Pemkab Kotim Akan Kurangi Buang Sampah di TPA Gunakan Mesin Pemilah Sampah

  • 23 April 2024 - 21:00 WIB
Gegara Ban Mobil Gereja Hilang, GKE Bukit Hindu akan Perkuat Pengamanan

Gegara Ban Mobil Gereja Hilang, GKE Bukit Hindu akan Perkuat Pengamanan

  • 23 April 2024 - 20:50 WIB
Pj Wali Kota Palangka Raya Dinilai Mampu Penuhi 3 Aspek Kinerja

Pj Wali Kota Palangka Raya Dinilai Mampu Penuhi 3 Aspek Kinerja

  • 23 April 2024 - 20:40 WIB
GOW Kobar Gelar Peringatan Puncak Hari Kartini

GOW Kobar Gelar Peringatan Puncak Hari Kartini

  • 23 April 2024 - 20:30 WIB
Bundaran Besar Jadi Lokasi FBIM 2024

Bundaran Besar Jadi Lokasi FBIM 2024

  • 23 April 2024 - 20:20 WIB
DWP Disbun Kalteng Lahirkan Kerajinan Tangan Bernilai Ekonomis

DWP Disbun Kalteng Lahirkan Kerajinan Tangan Bernilai Ekonomis

  • 23 April 2024 - 20:10 WIB
Pemko Palangka Raya Deklarasi Kesiapan Gerakan Sinergi Reforma Agraria

Pemko Palangka Raya Deklarasi Kesiapan Gerakan Sinergi Reforma Agraria

  • 23 April 2024 - 20:00 WIB
Edy Pratowo: Penyandang Disabilitas Harus Dilindungi

Edy Pratowo: Penyandang Disabilitas Harus Dilindungi

  • 23 April 2024 - 19:50 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri