Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Bupati Lamandau Canangkan Tujuh Kampung KB

  • Oleh Hendi Nurfalah
  • 30 Oktober 2018 - 21:02 WIB

BORNEONEWS, Nanga Bulik - Bupati Lamandau, H Hendra Lesmana secara resmi mencanangkan 7 Kampung Keluarga Berencana (KB). Pencanangan 7 kampung KB di sejumlah desa tersebut dilakukan secara serentak dan secara simbolis pencanangannya yang terpusat di Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau, Selasa (30/10/2018).

Dalam sambutannya, Bupati Hendra Lesmana menyebut program pencanangan 7 Kampung KB tersebut sebagai salah satu upaya pemkab dalam mengembalikan kejayaan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). 

Pada dasarnya Kampung KB tersebut merupakan satuan wilayah yang memiliki kriteria tertentu. Yakni terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.

"Untuk tahun 2018 ini ada tujuh Kampung KB yang pemkab Lamamdau canangkan, meliputi Desa Bakonsu di Kecamatan Lamandau, Desa Karang Mas, Kina dan Desa Kubung di Kecamatan Batang Kawa, serta Desa Nanga Belantikan, Sepondam, dan Desa Nanga Palikodan di kecamatan Belantikan Raya," katanya. 

Demi suksesnya program pencanangan Kampung KB di tujuh Desa itu, Hendra Lesmana juga mengintruksikan sejumlah SOPD agar melaksanakan program pendukung Kampung KB itu.

Misalnya, Dinas Kesehatan melaksanakan program imunisasi, penyuluhan kesehatan, posyandu balita dan lansia hingga beasiswa tenaga kesehatan.

"Dinkes juga saya minta untuk melakukan pembinaan remaja dengan fokus pembinaan terkait bahaya narkoba, seks bebas dan perkawinan dini," terangnya. 

Tak hanya itu, SOPD terkait lainnya juga diminta dapat berperan maksimal dalam menyukseskan pencanangan Kampung KB itu.

Beberapa SOPD itu antara lain seperti Dinas Pendidikan dan kebudayaan (Dinas Dikbud), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdulcapil), Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial (Dinsos) dan juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). 

"Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar dapat segera membentuk kelompok belajar untuk pemberantasan buta huruf, penyuluhan sekolah ramah anak dan beasiswa untuk para guru," pintanya. 

Berita Terbaru