Inilah Pandangan Fraksi PDI Perjuangan terhadap Raperda APBD 2019

  • Oleh Ramadani
  • 21 November 2018 - 21:00 WIB

BORNEONEWS, Muara Teweh – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Utara memberikan pandangan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara tahun anggaran 2019.

Pandangan itu disampaikan oleh juru bicara fraksi Denny Hermanto Sumarna. Ia mengatakan, setelah mempelajari Raperda APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2019, Fraksi PDI Perjuangan perlu memberikan pandangan yakni setiap tahun jumlah tenaga honorer atau kontrak di instansi pemerintah selalu bertambah.

Ini, kata dia, jelas bertentangan dengan upaya untuk menekan birokrasi yang kian gemuk, lamban, dan makan biaya.

“Sampai sejauh mana upaya pemerintah menciptakan bentuk manajemen birokrasi yang kaya fungsi, miskin struktur bukan justru menciptakan birokrasi yang berbelit-belit. Sekaligus pula apa program pemerintah pada 2019 untuk membuka lapangan kerja baru sehingga orientasi kalangan muda tidak terpaku hanya menjadi ASN (birokrat), karena mencari pekerjaan lain sangat sulit,” tanyanya.

Selain itu, tambah dia, kebutuhan infrastruktur, air bersih, dan listrik terus meningkat. Sampai dengan akhir tahun 2018, tercatat puluhan desa di Kabupaten Barito Utara belum tersambung listrik, belum mendapatkan layanan air bersih, dan belum memiliki akses jalan dan jembatan yang memadai.

“Apa rencana kerja pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut,” ucapnya.

Selanjutnya, dalam Rancangan APBD 2019, belanja langsung mampu menembus angka Rp420 miliar. Termasuk di antaranya membuat dua jembatan yang menyeberangi Sungai Barito.  “Apa urgensi dari dua proyek jembatan tersebut, karena masih ada wilayah yang juga sangat membutuhkan jembatan baik untuk melewati Sungai Barito maupun sungai-sungai yang lain,” ungkapnya. (RAMADHANI/B-2)

Berita Terbaru