Pro Kontra Penghapusan Pungutan Ekspor CPO

Oleh Nedelya Ramadhani
29 November 2018 - 10:15 WIB

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Keputusan pemerintah untuk menurunkan pungutan ekspor terhadap minyak sawit mentah (CPO) hingga nol persen ternyata tak sepenuhnya mendapat dukungan dari kalangan pemangku kepentingan di dalam negeri.

Seperti yang diungkapkan Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga, yang menyebut penghapusan pungutan ekspor CPO itu akan menurunkan insentif bagi pelaku industri pengilangan dan pengolahan minyak sawit domestik.

Sahat mengatakan bahwa seharusnya pemerintah tidak menurunkan pungutan ekspor CPO, melainkan hanya untuk produk minyak sawit dan turunannya.

"Industri hilir dalam negeri tidak akan terdorong untuk memproduksi produk oleokimia dan produk olahan sebab mereka tidak mendapatkan insentif," kata Sahat di Jakarta, Rabu (28/11/2018).

Adapun keputusan pemerintah untuk memangkas untuk sementara pungutan ekspor CPO itu demi mendorong industri hilir sawit untuk menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. Selain itu, kebijakan tersebut untuk membantu menahan kejatuhan harga CPO lebih dalam lagi dan mendongkrak kembali harga komoditas andalan ekspor tersebut.

Sedangkan Mukti Sardjono, direktur eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), mengatakan bahwa kebijakan pemerintah itu dinilai akan meningkatkan daya saing ekspor minyak sawit Indonesia.

Untuk diketahui, Indonesia bersaing dengan Malaysia untuk merebut pangsa pasar minyak nabati dunia, namun saat ini pasar tengah mengalami kelebihan pasokan sehingga membuat harga komoditas itu terus menurun.

Indonesia secara bertahap akan menaikkan pungutan ekspor ketika harga minyak sawit mencapai level setidaknya US$500 per ton. Sedangkan menjelang penutupan perdagangan Selasa (27/11/2018), harga CPO berjangka di Kuala Lumpur berada di level RM1.964 (US$468,51) per ton, atau mendekati level terendah sejak Agustus 2015. (NEDELYA RAMADHANI/m)

TAGS:

#Ekspor CPO

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

DWP Disdik Kalteng Ajak Kaum Perempuan Terus Berkarya

25 April 2024 - 01:00 WIB

Apalagi dengan momentum peringatan hari kartini yang dilaksanakan setiap tanggal 21 April setiap tahunnya sebagai pengingat perjuangan perempuan.

Dishub Jambi Belajar Peningkatan PAD ke Kalteng

25 April 2024 - 00:30 WIB

Dinas Perhubungan (Dishub) Jambi melakukan kunjungan ke Dinas Perhubungan Kalteng dalam rangka kaji tiru terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor perhubungan.

Leonard S Ampung: Musrembang Sepurnakan RPJPD dan RKPD

25 April 2024 - 00:01 WIB

Sekaligus menentukan, arah kebijakan Pembangunan Provinsi, Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi dan program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja beserta lokasi.

Khemal Ajak Semua Pihak Sinergi dalam Mengatasi Permasalahan HET Gas LPG 3 Kg

24 April 2024 - 23:51 WIB

Sinergi ini diharapkan dapat memastikan ketersediaan LPG dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Palangka Raya.

Musrembang Forum Tampung Aspirasi Perencanaan Pembangunan

24 April 2024 - 23:41 WIB

Ia mengatakan hal itu berguna memperdalam berbagai perumusan kebijakan perencanaan daerah yang solutif atas permasalahan dan isu Pembangunan Jangka Panjang.

Inspektorat Kalteng Harap Peran Bersama Tingkatkan MCP dan SPI 2024

24 April 2024 - 23:31 WIB

Selain itu, dibahas langkah yang perlu dalam perbaikan dan meningkatkan hasil tersebut yang akan disampaikan oleh KPK RI secara lebih rinci dan mendalam.

Jabatan Pj Sekda Palangka Raya Berlaku 6 Bulan

24 April 2024 - 23:21 WIB

Hera menjelaskan pengangkatan Achmad Zaini sebagai Pj Sekda merupakan langkah sementara untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan kelancaran pelayanan publik.

Pemeriksaan Administrasi Awal Penerimaan Bintara dan Tamtama Polri Digelar, Ini Pesan Kapolres Kapuas

24 April 2024 - 23:11 WIB

Kegiatan dibuka oleh Kapolres Kapuas AKBP Gede Pasek Muliadnyana yang sekaligus menyampaikan sejumlah pesan kepada peserta.

Ketua Komisi B DPRD Palangka Raya Desak Dishub Berantas Jukir Liar

24 April 2024 - 23:00 WIB

Hal ini dilakukan agar tidak ada ruang bagi mereka untuk memungut biaya parkir di luar ketentuan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku.

Personel Satpol PP Kapuas Cek Pangkalan LPG 3Kg

24 April 2024 - 22:51 WIB

Kepala Satpol PP dan Damkar Kapuas, Syahripin mengatakan ia mengerahkan anggota Sat Pol PP untuk melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap pangkalan LPG 3Kg.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia