Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Kab. Blitar Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Prancis Dukung Tata Kelola Industri Sawit Indonesia  

  • Oleh Nedelya Ramadhani
  • 30 November 2018 - 15:30 WIB

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Upaya Pemerintah Indonesia melakukan pembenahan industri kelapa sawit guna memenuhi tuntutan global untuk menghasilkan produk sawit berkelanjutan, telah mendapat dukungan dari salah satu negara anggota Uni Eropa, yakni Prancis.  

Dukungan itu disuarakan Menteri Muda pada Kementerian Eropa dan Luar Negeri Prancis, Jean-Baptiste Lemoyne, di Jakarta, Kamis (29/11). Lemoyne juga menyebut bahwa gerakan untuk memboikot produk sawit Indonesia di luar negeri bukanlah solusi untuk menangani isu berkelanjutan di dalam industri minyak sawit.

Kampanye hitam dan ancaman boikot terhadap produk sawit Indonesia sempat gencar disuarakan di Uni Eropa pertengahan tahun ini, karena industri sawit Tanah Air dinilai tidak memenuhi prinsip-prinsip berkelanjutan dan kelestarian lingkungan.

"Boikot bukan solusi tepat untuk isu ini. Solusi yang tepat adalah mengembangkan teknik pengelolaan (perkebunan) yang berkelanjutan dan menerapkan sertifikasi," kata Lemoyne.

Menurut dia, Pemerintah Prancis mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia untuk melakukan pembenahan tata kelola industri sawit, di antaranya dengan merilis peraturan mengenai moratorium perizinan perkebunan kelapa sawit dan kewajiban sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Namun, ia menilai kebijakan ini perlu terus didorong karena sejak mandatori ISPO pada 2011 hingga Oktober 2018, baru 2,349 juta hektare dari total 14 juta hektare lahan sawit yang tersertifikasi, dengan total produksi minyak sawit mentah (CPO) mencapai 10,2 juta ton per tahun.

Isu sawit, ekonomi hijau, dan energi terbarukan dibahas oleh Lemoyne saat bertemu Menteri ESDM Ignasius Jonan, yang menjadi salah satu agenda kunjungannya ke Indonesia.

Lemoyne juga menyambut baik kebijakan mandatori biodiesel 20 persen (B20) sebagai bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan karena dihasilkan dengan campuran produk pertanian seperti minyak sawit. Selain dapat menghemat devisa negara, kebijakan B20 juga bisa menurunkan emisi karbon dan mengurangi kerusakan lingkungan.

"Kami menyadari bahwa minyak sawit sangat penting untuk ekonomi Indonesia, tetapi pada saat bersamaan kita harus terus mempromosikan kebijakan yang mendukung praktik pengelolaan berkelanjutan untuk memerangi deforestasi dan kerusakan lingkungan," kata Lemoyne. (NEDELYA RAMADHANI/m)

Berita Terbaru