BORNEONEWS, Muara Teweh - Bupati Barito Utara, Nadalsyah mengatakan penyampaian nota keuangan ini merupakan agenda tahunan sebagai manifestasi dari siklus anggaran yang memiliki nilai strategis bagi kelangsungan roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakat.

“Pemkab Barito Utara melaksanakan penganggaran yang berbasis kinerja sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011,” kata Wakil Bupati Barito Utara, Sugianto Panala Putra, Jumat (30/11/2018).

Sehingga dalam penyusunan RAPBD Barito Utara tahun anggaran 2019 ditempuh melalui tahapan-tahapan seperti penjaringan asiprasi masyarakat (Jaring Asmara) melalui kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang kecamatan, dilanjutkan dengan Musrenbang kabupaten kemudian melalui musrenbang provinsi dan musrenbang nasional khusus untuk program dan kegiatan yang diusulkan didanai dari APBD provinsi dan APBN.

Dikatakannya, dari hasil musrenbang Kabupaten disusunlah rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) menjadi dokumen RKPD sebagai instrumen perencanaan daerah dalam satu tahun. Kemudian penyusunan KUA, penetapan PPAS, penyusunan rencana kerja anggaran (RKA).

“Selanjutnya pengajuan RAPBD kepada DPRD Barito Utara untuk dibahas bersama hingga dapat disetujui bersama. Dan tahap akhir adalah RAPBD yang disetujui DPRD Barito Utara tersebut di ajukan kepada Gubernur Kalteng untuk di evaluasi,” katanya.

Wabup mengatakan penyusunan RAPBD Barito Utara tahun 2019 mengacu pada lima prioritas pembangunan daerah yaitu infrastruktur dan energi, pendidikan dan kesehatan, peningkatan ekonomi masyarakat, sosial, dan budaya.

Kemudian pariwisata dan lingkungan hidup serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. “Lima prioritas ini yang telah dioptimalkan dan dimaksimalkan mengakomodir semua aspek,” katanya. (RAMADHANI/B-6)