Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Uni Eropa Belum Akui Sertifikat Sawit ISPO

  • Oleh Nedelya Ramadhani
  • 05 Desember 2018 - 12:15 WIB

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Produk sawit dan turunannya adal Indonesia harus memiliki sertifikat internasional agar lebih mudah masuk ke pssar global, khususnya Uni Eropa.

Hal itu mengacu pada pernyataan Duta Besar Uni Eropa (UE) untuk Indonesia, Vincent Guerend, bahwa sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) belum cukup diakui untuk ekspor minyak kelapa sawit ke Eropa.
        
"Standar ISPO yang hanya diimplementasikan oleh 15 persen produsen minyak kelapa sawit di Indonesia belum dianggap standar umum dunia," kata Vincent dalam temu media akhir tahun yang diselenggarakan UE di Jakarta, Selasa malam (4/12/2018).

UE, menurut Vincent, tidak menetapkan standar khusus untuk minyak sawit.
         
Namun, sebagai importir terbesar kedua minyak sawit Indonesia setelah India, UE mendorong negara produsen untuk memberlakukan standar yang kredibel, kuat, dan dihargai oleh konsumen.

         
Ia mengatakan sejumlah sertifikat minyak sawit yang diproduksi dengan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan diantaranya Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) memang lebih diakui secara global.
         
Didirikan pada 2004, RSPO didesain untuk mempromosikan produksi dan konsumsi minyak sawit berkelanjutan untuk manusia, planet bumi, dan kemakmuran.
         
Sebanyak 40 persen dari produsen minyak sawit dunia merupakan anggota RSPO, selain banyak produsen produk, pengecer, serta organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang lingkungan dan sosial.
        
Sementara ISPO baru diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia pada 2011, dan sering mendapat kritik karena kurangnya keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam penyusunannya.
        
"Kami sangat mendorong Pemerintah Indonesia untuk meninjau kembali standar ISPO dan mungkin membuatnya lebih bertanggung jawab dan transparan, dan melibatkan partisipasi masyarakat sipil," ujar Vincent.


TAGS:

Berita Terbaru