Ini Tiga Catatan Fraksi Demokrat ke Pemkab Gumas

  • Oleh Epra Sentosa
  • 19 Desember 2018 - 19:20 WIB

BORNEONEWS, Kuala Kurun - Ada tiga cacatan dari Fraksi Demokrat untuk Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Demikian disampaikan Juru Bicara Fraksi Demokrat Iswan B Guna ketika menyampaikan pendapat akhir Fraksi Demokrat terhadap Raperda APBD 2019 saat rapat paripurna DPRD Kabupaten Gumas, Rabu (19/12/2018).

Pertama, diharapkan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas bisa memperhatikan tenaga kerja sukarela (TKS) yang bertugas sebagai tenaga kesehatan maupun guru yang bekerja tanpa gaji. TKS harus diutamakan menjadi tenaga pegawai tidak tetap (PTT).

"Jangan sampai terulang kembali pada tahun-tahun yang terdahulu pengangkatan PTT, tidak memperhatikan mengangkat TKS," kata Iswan.

Kedua, mengingat Kabupaten Gumas darurat narkoba, diharapkan keseriusan Pemkab Gumas membantu aparat penegak hukum bekerja keras memberantas narkoba. Disinyalir banyak pegawai, kepala desa, aparat desa sebagai pengguna dan pengedar narkoba.

"Maka dengan demikian harus ditindak tegas tanpa pandang bulu," tegasnya.

Ketiga, dengan aturan pembakaran lahan oleh pemerintah pusat adalah bertentangan dengan kearifan lokal, adat istiadat masyarakat Gunung Mas secara turun-temurun. Masyarakat bertani menggarap lahan pertanian dan berkebun dengan membakar untuk mencari sesuap nasi. Maka tidak tepat aturan itu diterapkan di Kabupaten Gumas. 

"Kecuali bila masyarakat membakar hutan yang tentu itu adalah harta kekayaan negara yang perlu dilindungi oleh pemerintah," ucap Iswan. (EPRA SENTOSA/B-2)

Berita Terbaru