Inspektorat Lamandau Tindaklanjuti Temuan BPK

Oleh Heriyadi
20 Desember 2018 - 10:20 WIB

BORNEONEWS, Nanga Bulik - Inspektorat Lamandau tindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Hal tersebut ditegaskan Inspektur Kabupaten Lamandau Tahan Sandy seusai menggelar acara pengawasan dan rakor tindaklanjut hasil pemeriksaan tahun anggaran 2018 di aula Inspektorat setempat, Rabu (19/12/2018).

Menurutnya, temuan BPK tersebut telah ditindaklanjuti oleh satuan organisasi perangkat daerah (SOPD).

"Semua SOPD sudah melengkapi administrasi yang menjadi temuan dari BPK. Batas waktu melengkapi administrasi yang diminta oleh BPK hanya selama 60 hari setelah hasil pemeriksaan diterima pemerintah daerah. Bahkan, sebelum batas waktu berakhir semua SOPD telah memasukan kelengkapan administrasi kepada Inspektorat," tambah Tahan.

Sedangkan mengenai pengembalian kerugian negara, diakui dia, dilakukan secara bertahap. "Batas waktu pengembalian kerugian negara selama 60 hari sejak diterima temuan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan BPK untuk segera melaksanakan kewajibannya selama kurun waktu yang ditentukan," kata dia.

Menurut Tahan, setelah jangka waktu 60 hari berakhir, Pemkab Lamandau melalui majelis tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi akan melaksanakan sidang untuk menetapkan langkah selanjutnya. Untuk itu, kepada semua SOPD yang mendapat temuan dari BPK agar segera melunasi setoran kerugian Negara agar tidak diproses secara hukum.

Sementara itu, Wakil Bupati Lamandau Riko Porwanto dalam arahannya saat membuka rakor tersebut mengatakan, pengawasan wajib dilakukan dalam setiap pelaksanaan program pemerintah. Pengawasan sebagai salah satu fungsi pokok manajemen pemerintahan yang merupakan kegiatan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundangan berlaku.

Pengawasan dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya kesulitan, kelemahan ataupun kegagalan serta efisiensi dan efektivitas kerja. "Selain itu, untuk mencari jalan keluar sebagai tindakan korektif yang sangat diperlukan agar terlaksananya fungsi manajemen pemerintahan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel," ungkapnya.

Menurut Riko, pemeriksaan yang tidak diikuti tindakan kolektif terhadap kesalahan yang ditemukan, justru akan menyebabkan semakin lemahnya fungsi pengawasan dan semakin kuatnya dorongan ke arah terjadinya penyimpangan.

Oleh sebab itu, Pemkab setempat akan memberikan tindakan sanksi administrasi kepegawaian yang tidak menindaklanjuti hasil temuan. (PP/HERIYADI/B-2)

TAGS:

#Audit BPK #Temuan BPK

Sayembara Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng 2024

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Menlu China Tegaskan Dukung Palestina jadi Anggota Penuh PBB

19 April 2024 - 02:00 WIB

Wang merasa prihatin atas bencana kemanusiaan besar yang terjadi di Jalur Gaza yang sudah berlangsung lebih dari setengah tahun akibat agresi Israel dan mengakibatkan bencana kemanusiaan terbesar di abad 21.

Mayoritas Pengaduan ke Kemenkopolhukam soal Sengketa Lahan

19 April 2024 - 01:00 WIB

Menurutnya pengaduan terkait agraria itu mencapai lebih dari 50 persen dari total pengaduan yang diterima. Dengan begitu, menurutnya tugas yang diemban oleh Kemenkopolhukam sangat berat.

Ketua KPU akan Tanggapi Tuduhan Perbuatan Asusila di Waktu yang Tepat

19 April 2024 - 00:00 WIB

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari akan menanggapi aduan dirinya yang dilayangkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI atas dugaan tindakan asusila yang dilakukannya terhadap panitia penyelenggara luar negeri (PPLN) pada waktu yang tepat.

Lahan Banyak Kosong, Kaum Milenial di Sukamara Diajak Bertani

18 April 2024 - 23:51 WIB

Pejabat Bupati Sukamara, Kaspinor mengatakan untuk keberlanjutan pertanian kedepan, maka tongkat estafet pertanian perlu diserahkan kepada petanjmuda.

Sekda Kalteng: Pemanfaatan TTG Beri Nilai Tambah Bagi Masyarakat

18 April 2024 - 23:40 WIB

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Nuryakin mengatakan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) memberikan nilai tambah bagi masyarakat baik dari aspek ekonomi maupun lingkungan.

Polisi Tetapkan Iptu AS Tersangka Penganiayaan Terhadap Istri

18 April 2024 - 23:30 WIB

Melalui penetapan tersebut, Rio memastikan penyidikan dari kasus Iptu AS ini sedang dalam tahap perampungan berkas di bawah penanganan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda NTB.

DPMD Kotim Gandeng Pendamping Desa Bantu BUMDes Urus Legalitas

18 April 2024 - 23:20 WIB

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, menggandeng para pendamping desa untuk membantu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di daerah setempat mengurus legalitas badan usaha.

Pemkab Gumas Prioritaskan Perbaikan Dua Jembatan Antarkecamatan ini

18 April 2024 - 23:10 WIB

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Kalimantan Tengah (Kalteng) memprioritaskan berbaikan dua jembatan penghubung antarkecamatanyang menjadi sendi aktivitas masyarakat setempat.

Pemkab Sukamara Maksimalkan Sumberdaya Petani untuk Pertanian Terintegrasi

18 April 2024 - 23:00 WIB

Melalui melalui konsep pertanian terintegrasi pendapatan petani bisa bertambah dengan memanfaatkan komoditi lainnya yang ditanam atau dikelola secara bersamaan dalam satuan lahan petani.

Anggota DPRD Harapkan Dinas Damkar Kedepan Lebih Baik Lagi

18 April 2024 - 22:50 WIB

Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, H Surianoor mengharapkan kedepannya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Utara lebih baik lagi.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Agam Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia