BORNEONEWS, Sampit - Masyarakat Desa Bukit Raya, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) akan mendemo bupati dan DPRD lantaran ada kaitannya dengan keduanya.

Pengurus Koperasi Simpei Pambelum, Luji Dewar merasa dirugikan dengan terbitnya peta dalam lampiran surat Nomor 146/383/Pem/2018 yang menyatakan kedudukan lokasi lahan kelompok tani mereka masuk dalam areal Kecamatan Parenggean, padahal dalam Perda pemekaran Kecamatan Cempaga Hulu masuk wilayah itu.

"Kita demo bupati karena mereka menerbitkan surat itu, padahal jelas itu bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi yakni Perda," tukas Luji, Selasa (8/1/2019).

Mereka akan mendemo DPRD Kotim karena dianggap tutup mata dengan persoalan itu. Padahal perda itu hasil pembahasan melalui lembaga tersebut.

Bahkan dia mempertanyakan apakah DPRD sama seperti mereka justru tidak tahu dengan masalah itu.

Luji akan mempertahankan lahan mereka. Apapun tantangan yang bakal dihadapi. Bahkan menurut dia antar desa bisa saja terjadi gesekan akibat peta baru yang diterbitkan pemerintah daerah itu.

"Kita ingin ada itikat baik dari Pemerintah Daerah. Kalau sampai mereka tutup mata terpaksa kami turun ke jalan," pungkasnya. (NACO/B-6)