Bappeda Kobar Bentuk Tim Kerja Persiapan Ikut Penjaringan Nominasi IGA 2019

  • Oleh Wahyu Krida
  • 12 Januari 2019 - 12:42 WIB

BORNEONEWS, Pangkalan  Bun - Guna mempersiapkan diri mengikuti penjaringan nominasi IGA (Innovative Government Award) 2019, Pemkab Kotawaringin Barat (Kobar) melalui  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) telah membentuk tim kerja yang menangani persiapan tersebut.

Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kobar yang merupakan Ketua Tm Kerja Kusmiyatun mengatakan, sebagai langkah awal pihaknya telah mengagendakan sejumlah rapat dan kegiatan dalam rangka menggali informasi terkait hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi penilaian IGA tersebut.  

“Kami telah menyusun rencana kerja tim, sejumlah kegiatan dan penanggungjawabannya. Saat ini kami tengah mengumpulkan sejumlah informasi terkait hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk mengikuti penilaian IGA tahun ini,” jelas, Sabtu (12/1/2019).

Menurutnya, dalam waktu dekat pihaknya menjadwalkan untuk melakukan kunjungan kaji banding ke daerah yang telah meraih penghargaan IGA tahun lalu.

“Rencananya kaji banding dilaksanakan pada akhir Januari ini, ada beberapa daerah yang dapat menjadi rujukan, salah satunya adalah Kabupaten Klungkung Provinsi Bali. Kaji Banding ini rencananya akan diikuti oleh sekitar 20 orang dari 6 SKPD,” jelas Kusmiyatun.

Terkiait dengan target penilaian, Kusmiyatun mengatakan bahwa pihaknya berharap Kobar dapat masuk dalam 100 besar nominasi.

“Ini adalah untuk yang pertama kalinya untuk Kobar mengikuti penilaian IGA, kami berharap Kobar dapat masuk dalam 100 besar nominasi penerima penghargaan,” jelasnya.

Ia mengatakan  bahwa persiapan harus dilakukan dalam gerak cepat karena penilaian akan dilakukan mulai Juni hingga November 2019.

Kusmiyatun menjelaskan,  IGA adalah penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2007 hingga 2013, yang sempat vakum selama 3 tahun dan dilanjutkan kembali pada 2017 dengan skema yang baru. 

"Inovasi daerah yang menjadi penilaian di antaranya tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan inovasi lainnya yang disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk kriteria inovasi lainnya, stakeholder diluar pemerintah, seperti pihak swasta dan masyarakat boleh berpartisipasi, dikolaborasikan dengan pemerintah," jelasnya.

Berita Terbaru