DPRD Barito Timur Terus Matangkan Raperda E-government

Oleh ANTARA
15 Januari 2019 - 05:30 WIB

BORNEONEWS, Tamiang Layang - Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Barito Timur Janju Briano menegaskan bahwa pihaknya terus membahas dan mematangkan rancangan peraturan daerah tentang E-government, agar segera ditetapkan menjadi perda.

Ia menbgtakan, e-government atau pemerintahan elektronik tersebut sangat perlu diterapkan di Barito Timur agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat terus meningkat.

"Perda merupakan payung hukum atau landasan hukum agar pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah meningkat dan bisa diawasi melalui internet atau online," kata Janju di Tamiang layang, Senin (14/1/2019).

Menurut politisi PDIP itu, para anggota dewan di Komisi I yang membidangi pemerintahan sangat sepakat dengan pembentukan payung hukum pelaksanaan e-government karena mudah dalam melakukan mengawasinya.

Dia juga menilai bahwa e-government meeupakan suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

"Dalam pembahasan bersama, kami sampaikan hal-hal yang sangat prinsip agar Raperda E Goverment akan menjadi perda yang bermanfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat," katanya.

Sistem pelayanan publik pemerintah daerah tentu akan mengacu pada perda tentang e-goverment sehingga pelayanan publik memiliki standarisasinya.

Selain itu, semua bentuk layanan publik pemerintah daerah bisa dilihat secara langsung dengan gadget, komputer maupun handphone yang terhubung melalui jaringan internet.

"Sehingga pelaksanaan pelayanan yang diberikan bisa terukur dengan baik dan bisa diawasi dengan mudah," ungkap Janju.

Dengan e-government maka semua administrasi yang dilakukan pemerintah daerah berbasis sistem kinerja, berbasis data dan berbasis teknologi yang baik dengan harapan mempermudah pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat.

"Setelah disahkan, maka Komisi I juga akan memantau pelaksanaan Perda E-government yang dilaksanakan pemerintah daerah," demikian Janju.

Terpisah, Sekda Bartim Eskop mengatakan, setiap satuan kerja perangkat daerah wajib meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Terlebih lagi setelah adanya Perda tentang E-government.

Dia mengatakan semua layanan yang diberikan tiap satuan organisasi perangkat daerah harus ditingkatkan. Dengan adanya Perda E-government nanti, semua layanan harus ditingkatkan dan memberikan informasi yang jelas," katanya.

"Saya sudah meminta semua satuan kerja perangkat daerah mulai mempersiapkan diri dalam memenuhi pelaksanaan E-government," demikian Eskop. (ant)

TAGS:

#Rancangan Peraturan Daerah

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Edy Pratowo Harap Hasil Positif PKDN Sespimpti POLRI Dikreg ke-33

24 April 2024 - 01:00 WIB

Mereka terdiri dari 76 orang perwira POLRI, 19 orang dari TNI dan selebihnya dari Kemenkum HAM dan Kejaksaan.

Wagub Kalteng Ajak Sukseskan Pilkada Serentak November 2024

24 April 2024 - 00:00 WIB

Edy menilai suksesnya Pesta Demokrasi tersebut, merupakan tanggung jawab bersama karena Pilkada ini sangat krusial bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah.

Pj Bupati Kapuas Hadiri Perayaan Dharma Santi Nyepi di Basarang

23 April 2024 - 23:51 WIB

Pj Bupati Kapuas?Erlin Hardi didampingi Pj Ketua TP PKK Kapuas Agustina Erlin Hardi dan sejumlah Kepala OPD Kabupaten Kapuas menghadiri perayaan Dharma Santi Nyepi Tahun Baru Saka 1946, yang digelar Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Kapuas.

Kalteng jadi Salah Satu Lokus PKDN Sespimpti Polri

23 April 2024 - 23:41 WIB

Dia menilai tema PKDN Sespimti sangat relevan dengan kondisi faktual saat ini dengan pesta demokrasi yang masih akan terus berjalan.

Kapolsek Pahandut: Isu Pembakaran Rumah di Komplek Puntun Adalah Hoax

23 April 2024 - 23:31 WIB

Dalam hal ini, video klarifikasi dari akun Instagram milik AS telah memperjelas bahwa isu pembakaran rumah di Komplek Puntun adalah hoax.

Wagub Kalteng Ingatkan Asas Good Governance Pengadaan Barang dan Jasa

23 April 2024 - 23:20 WIB

Proses pengadaan barang jasa?perlu?berjalan dengan cepat, mudah, tidak berbelit-belit, serta mudah di kontrol dan mudah diawasi.

Mukarammah Ajak Masyarakat Palangka Raya untuk Merayakan Hari Buku Sedunia dengan Membaca

23 April 2024 - 23:11 WIB

Dengan membaca, diharapkan masyarakat dapat terus mengembangkan diri dan memperoleh pengetahuan baru yang bermanfaat.

Pemprov Kalteng Klaim Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Berpredikat Baik

23 April 2024 - 23:00 WIB

Edy menyampaikan?reformasi birokrasi dalam Pengadaan Barang/Jasa diukur berdasarkan Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa.

Komisi A DPRD Kobar Kaji Banding Pengelolaan Dana CSR?

23 April 2024 - 22:51 WIB

Menurut Politisi Partai Golkar, pengelolaan dana CSR sendiri di kelola oleh pihak Eksekutif khususnya SOPD terkait, tetapi DPRD Kobar sesuai tugas dan fungsinya sebagai?

Edy Pratowo: MCP Kalteng Capai 91,81 Persen

23 April 2024 - 22:41 WIB

MCP?menjadj?salah satu tolok ukur bagi KPK-RI dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi?dengan 8?area intervensi

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia