Aplikasi Pilwali (Pemilihan Walikota) Kota Palu Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Konflik Lahan Antara PBS dan Masyarakat Sulit Berakhir

  • Oleh Naco
  • 20 Januari 2019 - 13:10 WIB

BORNEOEWS, Sampit - Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Syahbana, menegaskan konflik sengketa lahan antara perusahaan besar swasta (PBS) dengan masyarakat sulit berakhir. 

Dia mengatakan, sepanjang audit seluruh perkebunan itu tidak dilakukan, maka konflik antara pemodal dan masyarakat sekitar pasti terjadi. 

Masyarakat selalu beranggapan operasional perusahaan itu di luar izin. Begitu juga perusahaan merasa sudah pernah melakukan ganti rugi. 

"Kadang ganti rugi itu dianggap masyarakat bukan kepada orang yang tepat," kata dia, Minggu (20/1/2019).

Jika pemerintah daerah tidak mengaudit secara sempurna seluruh operasional perkebunan di Kotim, maka klaim dan ganti rugi lahan akan terus terjadi.

"Semua bisa diakhiri manakala perusahaan itu diaudit. Siapa yang melakukan audit itu, tentu pemerintah daerah," kata dia.

Syahbana prihatin korban dari sengketa berkepanjangan itu tidak jarang berada di pihak masyarakat. Kadang dengan ulahnya masyarakat berani melakukan tindakan bahkan menghalangi aktivitas perusahaan.   

Dia menyoroti banyaknya warga Kotim yang belakangan ini tertangkap dan dijebloskan dalam penjara. Itu karena perbuatan tindak pidana pencurian. 

"Kenapa terjadi hal itu, ya lantaran ekonomi masyarakat saat ini sangat sulit. Jujur saya langsung melihat dan mendengarkan bahwa masyarakat kita saat ini banyak yang susah, padahal perkebunan di sekitar desa mereka," tandasnya. (NACO/B-11)

Berita Terbaru