BORNEONEWS, Muara Teweh  - Menjelang akan dilaksanakannya pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Bupati Nadalsyah memerintahkan kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk melakukan pelaporan pertanggungjawaban keuangan DPA-SKPD ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten Barito Utara.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan periksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Nadalsyah menyampaikan beberapa hal  untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

Pertama, mempersiapkan dan menyampaikan permintaan data untuk keperluan pemeriksaan seusai dengan surat permintaan dari tim BPK RI yang mana pada saat pelaksanaan pemeriksaan akan dibagikan kepada seluruh SKPD.

Kedua, mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung/dokumen sumber sebagai bahan kertas kerja dalam penyunan laporan keuangan SKPD dan LKPD.

“Antara lain data yang berkaitan dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, laporan operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus KAS (LAK), dan laporan perubahan saldo,” terangnya, Senin (4/2/2019).

Ketiga, menyusun catatan atas laporan keuangan (CALK) laporan keuangan SKPD dan menyampaikan kepada Pejabat Pengelolaan Keuangn Daerah (PPKD) paling lambat 28 Ferbruari 2019.