Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Sigi Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Penilaian Hasil SAKIP Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah II Diserahkan di Banjarmasin

  • Oleh Ramadani
  • 06 Februari 2019 - 18:42 WIB

BORNEONEWS, Muara Teweh - Bupati Barito Utara, Nadalsyah didampingi Sekda Jainal Abidi, M.AP, Kepala Bappedalitbang, Inspektur, dan Kepala Bagian Organisasi Setda menghadiri acara penyerahan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi/kabupaten/kota Wilayah II (Bali, DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Lampung) di Neptunus Ballroom Golden Tulip Galaxy Hotel, Banjarmasin, Rabu (6/2/2019).

Acara yang dibuka Menteri PAN dan RB ini dihadiri Gubernur/Wakil Gubernur seluruh Kalimantan, Sekretaris Jendral Kemendagri, Kapolda Kalimantan Selatan, Para Bupati, Walikota, Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala Bappeda, serta Kepala Bagian Organisasi dari Bali, DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Lampung serta Tim Asistensi dari berbagai perguruan tinggi.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) RI menyerahkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kepala Dinas Kominfosandi Kabupaten Barito Utara, M Iman Topik menyampaikan, dalam sambutannya, Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo menyoroti persoalan Pemda yang masih menanggung pembayaran BPJS, alokasi anggaran dari pajak yang belum dikembalikan untuk pembangunan infrastruktur, dan persoalan lainnya. 

"Dengan SAKIP, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran dengan tepat sasaran. Kerjasama antar daerah dalam program unggulan daerah untuk dapat dilaksanakan," harap Hadi Prabowo.  

Lebih lanjut dengan program SAKIP pendampingan, pengamanan, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dapat dilaksanakan dan dinilai.

Sementara, MenPANRB, Syafruddin menyatakan bahwa hasil evaluasi SAKIP dari tahun ke tahun semakin baik.

Melalui SAKIP, paradigma kinerja pemerintah dipompa. Bukan lagi sekedar melaksanakan program kegiatan yang dianggarkan tetapi melaksanakan dengan cara yang efektif dan efisien berbasis pada sasaran serta anggaran diberikan untuk kegiatan-kegiatan pada program prioritas. 

Selama ini, anggaran dipakai tidak tetap sasaran. "SAKIP menjadi berlian dan permata untuk sistem pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan prioritas," jelasnya.

Berita Terbaru