Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Yahukimo Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Lagi, SAKIP Pemkab Lamandau Tahun 2018 Dapat Predikat CC

  • Oleh Hendi Nurfalah
  • 07 Februari 2019 - 14:10 WIB

BORNEONEWS, Nanga Bulik - Pemkab Lamandau kembali mendapat predikat CC pada Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2018. Hasil penilaian itu sama seperti tahun-tahun sebelumnya.

Hasil evaluasi itu diserahkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia, Rabu (6/2/2019) lalu, tepatnya pada acara Apresiasi dan Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2018 Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota Wilayah II di Golden Tulip Galaxy Hotel, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 

"Sebagaimana diketahui, Pemkab Lamandau kembali memperoleh nilai CC untuk akuntabilitas kinerja tahun 2018," ungkap Hendra Lesmana, saat dimintai konfirmasi Kamis (7/2/2019).

Hendra menyebut, hasil tersebut harus tetap disyukuri sekaligus menjadi bahan evaluasi Pemkab Lamandau agar terus meningkatkan kinerjanya. 

"Hasil penilaian ini patut kita syukuri, dan tentu saja di tahun mendatang kita ingin memperoleh penilaian yang lebih baik, dan tentu bukan hanya penilaian saja dari akhir sasaran namun kita ingin dengan SAKIP ini tercipta pemerintahan yang baik dan transparan" katanya.

Hendra juga menjelaskan, SAKIP merupakan sebuah sistem yang dapat digunakan sebagai alat ukur untuk memperbaiki kebijaksanaan sekaligus mendorong pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam mendesain program dan kegiatan.

Tujuannya, kata dia, agar tercipta kinerja instansi pemerintahan yang akuntabel, efektif, transformatif dan efisien. 

Hendra juga mengatakan, pada kegiatan yang dihadiri langsung oleh Menteri Pendayaguanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Syafruddin disampaikan bahwa penghargaan SAKIP kepada kepada provinsi maupun kabupaten/kota, merupakan reward dan punishment yang diberikan Kemenpan RB.

Menteri juga meminta kepada daerah Kabupaten dan kota belum memperoleh nilai A, agar terus memperbaiki akuntabilitas kinerjanya. 

“Seperti, e-budgeting dan e-personel-nya, sehingga ujungnya efisiensi anggaran. Artunya anggaran yang ada dapat digunakan sebaik baiknya untuk kepentingan masyarakat,” ujar Hendra  saat menyebutkan beberapa paparan dari Menpan RB. 

Berita Terbaru