Legislatif Sebut Pertambangan di Kalteng Masih Dipengaruhi Pejabat Pusat

  • Oleh Rahmat Gazali
  • 12 Februari 2019 - 16:36 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Sejumlah anggota Komisi B Bidang Pertambangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (DPRD Kalteng) menyoroti bisnis pertambangan di Bumi Tambun Bungai.

Adalah Wakil Ketua Komisi B M Asera, Anggota Lodewik Cristopel Iban dan Anggota Syahruddin Durasid yang menyebut dugaan praktik suap disinyalir juga terjadi pada beberapa kabupaten yang mempunyai potensi tinggi Sumber Daya Alam (SDA) di bidang pertambangan.

Syahrudin menerangkan, ada sejumlah tongkang mengangkut batu bara sempat ditahan di DAS Barito karena tidak memiliki surat lengkap.

"Karena tidak memiliki surat lengkap, Distamben Kalteng sempat menahan, namun sekarang sudah bisa berlayar. Kan aneh barang yang disita bisa dilepas begitu saja," ujarnya, Selasa (12/2/2019).

Senada dengan Syahrudin, M Asera menyebut bisnis pertambangan di Kalteng dilindungi oleh Pemerintah Pusat. "Kita tidak menyebut siapa-siapa, namun indikasi seperti itu ada," ujarnya.

Untuk itu, dia meminta kepada KPK agar melakukan penelitian dan turun langsung ke daerah-daerah pertambangan di Kalteng. (GAZALI/B-2)

Berita Terbaru