Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Maluku Barat Daya Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Dinas Sosial Mantapkan Tenaga Pelopor Perdamaian Kalteng

  • Oleh Budi Yulianto
  • 05 Maret 2019 - 09:12 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah memantapkan tenaga pelopor perdamaian yang akan bertugas di wilayah Kalteng.

Setidaknya ada 30 orang perwakilan 14 kabupaten/kota yang dibina dalam kegiatan bertajuk pemantapan tenaga pelopor perdamaian daerah provinsi Kalteng, Senin (4/3/2019) malam.

Kegiatan yang akan berlangsung selama tiga hari itu dibuka oleh Sekretaris Dinas Sosial Kalteng Budi Santoso dengan menghadirkan pemateri dari Kementerian Sosial, Muhammad Aji Tori.

"Mereka adalah masyarakat umum atau relawan yang akan membantu menjaga perdamaian," ucap Budi.

"Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk perekat kesatuan, gerak, pemahaman, kesadaran, komitmen secara sinergis dan berkelanjutan dalam memperkuat peran tenaga pelopor perdamaian," imbuhnya.

Selain itu, lanjutnya, juga untuk meningkatkan dukungan dan memperkuat tenaga pelopor perdamaian di desa, kelurahan, kecamatan dan di kabupaten.

"Diharapkan sinergitas antara tenaga pelopor perdamaian, TNI, Polisi dan Binda bisa menjadi tonggak dalam merawat dan menjaga perdamaian di Bumi Tambun Bungai," harap Budi.

Persatuan dan kesatuan serta perdamaian sosial di Kalteng sangat penting untuk menuju Kalteng bermartabat, elok, relegius, amanah, dan harmonis (BERKAH) sebagaimana yang ditekankan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran.

Budi menambahkan, perdamaian sosial adalah salah satu cita-cita impian bagi segenap warga negara Indonesia. Hidup berdampingan secara damai berdasarkan persaudaraan sejati, toleransi, saling menghormati, menghargai, dan tidak diskriminatif merupakan harapan setiap orang. 

Berbagai konflik sosial yang terjadi di sejumlah daerah beberapa dekade terakhir tidak menyurutkan tekad dan kehendak nurani bangsa ini untuk terus menjaga perdamaian bersama. Kondisi yang demikian tidak akan dapat terlaksana, jika semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat tidak saling memperkuat dan mendukung. (BUDI YULIANTO/B-2)

Berita Terbaru