Dalam Eksepsi Kuasa Hukum Kasus Asusila Anak Keberatan Dua Hal Ini

  • Oleh Naco
  • 28 Maret 2019 - 18:36 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Sidang kasus asusila yang menjerat anak yang masih berumur 15 tahun kembali digelar melalui kuasa hukumnya menyampaikan nota keberatan atau eksepsi. 

Mereka keberatan selama proses pemeriksaan anak tidak pernah didampingi oleh penasehat hukum. Saat berita acara pemeriksaan (BAP) di kepolisian anak hanya didampingi orangtuanya saja, atas kasus persetubuhan yang dilakukan anak kepada kekasihnya yang juga masih di bawah umur di wilayah Kecamatan Antang Kalang itu.

Sehingga, menurut mereka, dapat disimpulkan pemeriksaan tersebut batal demi hukum karena sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 367 K/Pid/ 1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan bahwa bila tidak didampingi oleh penasehat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP hingga BAP penyidikan dan penuntutan umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan didampingi penasehat hukum.

Selain itu, mereka juga menguraikan dalam pasal 17 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tegas menyebutkan setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

Termasuk dalam pasal 23 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa dalam setiap pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Penahanan terhadap anak juga kami nilai tidak sah," kata salah satu kuasa hukum anak Edi Rosandi usai sidang tertutup di Pengadilan Negeri Sampit, Kamis (27/3/2019).

Karena mereka menilai tindakan pihak Polres Kotim telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 Ayat 1 Undang-Indang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua atau wali atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti dan tidak merusak barang bukti atau tidak akan mengulangi tindak pidana. (NACO/B-5)

Berita Terbaru