Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Mamuju Utara Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Ini Langkah RI Hadapi Diskriminasi Sawit

  • Oleh Nedelya Ramadhani
  • 01 April 2019 - 17:06 WIB

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Meski belum melakukan langkah konkret untuk melawan kebijakan diskriminatif Uni Eropa atas komoditas minyak sawit, tapi Indonesia sudah mempertimbangkan beberapa tindakan untuk mengantisipasi kampanye negatif terhadap sawit.

Seperti diungkapkan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dalam sebuah seminar tentang sawit di Jakarta medio pekan lalu. Ia menyebut Indonesia bisa mempertimbangkan untuk keluar dari Persetujuan Paris, yakni persetujuan dalam kerangka UNFCCC yang mengawal reduksi emisi karbon dioksida efektif berlaku sejak 2020. Langkah itu akan diambil jika UE tetap pada rencananya untuk menghapuskan minyak sawit dalam pembuatan biofuel.

Indonesia telah mengecam UE setelah kawasan di Benua Biru tersebut mengklasifikasikan minyak sawit sebagai minyak nabati berisiko yang dapat memicu deforestasi, sehingga penggunaannya untuk biofuel harus dihentikan pada 2030.

Berdasarkan Persetujuan Paris, Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca tanpa syarat sebesar 29 persen dan bersyarat sebesar 41 persen pada 2030.

“AS sama sekali tidak diberi sanksi oleh UE setelah keluar dari Persetujuan Paris,” kata Peter Gontha, staf khusus Kementerian Luar Negeri, mengacu pada kemungkinan Indonesia mengikuti langkah AS tersebut.

Ia juga mengatakan bahwa Indonesia tetap saja mendapatkan tekanan dari UE terkait minyak sawit meski pemerintah telah menerapkan moratorium untuk perluasan lahan baru perkebunan kelapa sawit.

Selain ancaman keluar dari Persetujuan Paris, Indonesia juga menyiapkan gugatan terhadap UE dan Renewable Energy Directive (RED II) di Organisasi Perdagangan Dunia. Pemerintah Indonesia juga mengkaji hubungan dengan beberapa negara anggota UE yang mendukung rencana penghapusan minyak sawit.

Sementara itu, perwakilan UE untuk Indonesia dan Brunei sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya akan mematuhi WTO dan akan terus terbuka untuk berdiskusi dengan pemerintah Indonesia terkait isu sawit. (NEDELYA RAMADHANI/m)

Berita Terbaru