Korban Bencana Termasuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Oleh Ramadani
01 April 2019 - 21:40 WIB

BORNEONEWS, Muara Teweh- Salah satu jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang termuat pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 ialah korban bencana alam dan korban bencana sosial.

Wakil Bupati Barito Utara Sugianto Panala Putra mengatakan, untuk penanggulangan bencana di Kabupaten Barito Utara, selain peran aktif pemerintah, diharapkan juga tanggung jawab bersama serta komitmen dan peran aktif dari dunia usaha dan masyarakat.

“Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelanggaraan Penanggulangan Bencana,” ujarnya saat memimpin Apel Gabungan, Senin (1//4/2019).

Hal ini, lanjut dia, bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, mengurangi seminimal mungkin dampak yang ditimbulkan berupa kerusakan, maupun menghadapi bencana.

Selain itu, memberdayakan partispiasi dan kemitraan pemangku kepentingan, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawaan serta meciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dikatakan Sugianto, upaya penanggulangan bencana antara lain dapat dilakukan melalui mitigasi bencana yang merupakan serangkaian upaya mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.

“Untuk itu diperlukan sinergitas dan sinkronisasi program dan kegitan untuk dapat melaksanakan mitigasi bencana,” katanya.

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam mitigasi bencana antara lain berupa penguatan kapasitas sumber daya manusia penanggulangan bencana seperti Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Kampung Siaga Bencana (KSB), pemetaan sosial wilayah rawan bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial.

“Selain itu, melakukan sosioalisasi kebencanaan melalui kegiatan tagana masuk sekolah, pebentukan Standar Operasional Prosedur (SOP) kebencanaan, pengutan sarana penanggulangan bencana dan pengutan kearifan lokal yang berorientasi pada pelestarian lingkup hidup,” pungkasnya. (RAMADANI/B-3)

TAGS:

#Penyandang Masalah Sosial

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Edy Pratowo Harap Hasil Positif PKDN Sespimpti POLRI Dikreg ke-33

24 April 2024 - 01:00 WIB

Mereka terdiri dari 76 orang perwira POLRI, 19 orang dari TNI dan selebihnya dari Kemenkum HAM dan Kejaksaan.

Wagub Kalteng Ajak Sukseskan Pilkada Serentak November 2024

24 April 2024 - 00:00 WIB

Edy menilai suksesnya Pesta Demokrasi tersebut, merupakan tanggung jawab bersama karena Pilkada ini sangat krusial bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah.

Pj Bupati Kapuas Hadiri Perayaan Dharma Santi Nyepi di Basarang

23 April 2024 - 23:51 WIB

Pj Bupati KapuasErlin Hardi didampingi Pj Ketua TP PKK Kapuas Agustina Erlin Hardi dan sejumlah Kepala OPD Kabupaten Kapuas menghadiri perayaan Dharma Santi Nyepi Tahun Baru Saka 1946, yang digelar Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Kapuas.

Kalteng jadi Salah Satu Lokus PKDN Sespimpti Polri

23 April 2024 - 23:41 WIB

Dia menilai tema PKDN Sespimti sangat relevan dengan kondisi faktual saat ini dengan pesta demokrasi yang masih akan terus berjalan.

Kapolsek Pahandut: Isu Pembakaran Rumah di Komplek Puntun Adalah Hoax

23 April 2024 - 23:31 WIB

Dalam hal ini, video klarifikasi dari akun Instagram milik AS telah memperjelas bahwa isu pembakaran rumah di Komplek Puntun adalah hoax.

Wagub Kalteng Ingatkan Asas Good Governance Pengadaan Barang dan Jasa

23 April 2024 - 23:20 WIB

Proses pengadaan barang jasaperluberjalan dengan cepat, mudah, tidak berbelit-belit, serta mudah di kontrol dan mudah diawasi.

Mukarammah Ajak Masyarakat Palangka Raya untuk Merayakan Hari Buku Sedunia dengan Membaca

23 April 2024 - 23:11 WIB

Dengan membaca, diharapkan masyarakat dapat terus mengembangkan diri dan memperoleh pengetahuan baru yang bermanfaat.

Pemprov Kalteng Klaim Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Berpredikat Baik

23 April 2024 - 23:00 WIB

Edy menyampaikanreformasi birokrasi dalam Pengadaan Barang/Jasa diukur berdasarkan Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa.

Komisi A DPRD Kobar Kaji Banding Pengelolaan Dana CSR

23 April 2024 - 22:51 WIB

Menurut Politisi Partai Golkar, pengelolaan dana CSR sendiri di kelola oleh pihak Eksekutif khususnya SOPD terkait, tetapi DPRD Kobar sesuai tugas dan fungsinya sebagai

Edy Pratowo: MCP Kalteng Capai 91,81 Persen

23 April 2024 - 22:41 WIB

MCPmenjadjsalah satu tolok ukur bagi KPK-RI dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsidengan 8area intervensi

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia