Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Pasaman Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

RI Tegaskan Kebijakan UE Soal Sawit Diskriminatif 

  • Oleh Nedelya Ramadhani
  • 02 April 2019 - 13:46 WIB

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan bahwa kebijakan Uni Eropa (UE) yang akan menghapuskan minyak sawit dalam pembuatan biofuel adalah murni kebijakan diskriminatif.

"Tidak ada keraguan (kebijakan sawit Uni Eropa) ini diskriminasi, dengan latar belakang proteksionisme yang kemudian dibungkus dengan berbagai bahan ilmiah yang saintifik," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution beberapa waktu lalu. 

Komisi Eropa, sebagai salah satu badan eksekutif Uni Eropa, telah mengeluarkan Delegated Regulation Supplementing Directive 2018/2001 of the EU Renewable Energy Directive II.

Secara garis besar rancangan itu akan mengisolasi dan mengecualikan minyak kelapa sawit dari sektor biofuel Uni Eropa sehingga dapat menguntungkan produk minyak nabati lainnya.

Saat ini, Komisi Eropa juga telah mengadopsi Delegated Regulation no C (2019) 2055 Final tentang High and Low ILUC Risk Criteria on biofuels pada 13 Maret 2019.

Dokumen ini akan diserahkan kepada Dewan dan Parlemen Uni Eropa melalui tahap scrutinize document dalam jangka waktu sekitar dua bulan ke depan.

Menghadapi kebijakan yang merugikan itu, Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kebijakan Uni Eropa yang melarang produk kelapa sawit adalah kebijakan yang diskriminatif dan merupakan bentuk proteksi terselubung terhadap komoditas yang sangat penting bagi Indonesia.

Padahal, kelapa sawit adalah produk yang sangat penting bagi Indonesia terutama dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan bagi jutaan warga Indonesia.

Adapun industri kelapa sawit telah mempekerjakan sebanyak 7,5 juta orang secara langsung dan ditambah 12 juta orang secara tidak langsung. Selain itu, perkebunan sawit melibatkan petani kecil yang berjumlah 2,6 juta orang, yang mempekerjakan sebanyak 4,3 juta orang.

Darmin menyatakan berbagai daerah yang merupakan penghasil kelapa sawit menurunkan tingkat kemiskinan lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang bukan produsen sawit.

Berita Terbaru

BKD Kalteng Manfaatkan Awal Masuk sebagai Ajang Memupuk Kebersamaan

BKD Kalteng Manfaatkan Awal Masuk sebagai Ajang Memupuk Kebersamaan

  • 16 April 2024 - 20:40 WIB
Operasi Ketupat 2024: Ada 5 Kecelakaan di Kotim, 2 Meninggal Dunia

Operasi Ketupat 2024: Ada 5 Kecelakaan di Kotim, 2 Meninggal Dunia

  • 16 April 2024 - 20:30 WIB
Rakhman Ebol Pendaftar Pertama Calon Bupati Kobar ke Gerindra

Rakhman Ebol Pendaftar Pertama Calon Bupati Kobar ke Gerindra

  • 16 April 2024 - 20:27 WIB
Ini Capaian Realisasi APBD Gunung Mas Tahun Anggaran 2023

Ini Capaian Realisasi APBD Gunung Mas Tahun Anggaran 2023

  • 16 April 2024 - 20:20 WIB
Perdana Masuk Sekolah Pasca Libur Lebaran SDN 3 Sawahan Kebanjiran, BPBD: Sekolah Libur

Perdana Masuk Sekolah Pasca Libur Lebaran SDN 3 Sawahan Kebanjiran, BPBD: Sekolah Libur

  • 16 April 2024 - 20:10 WIB
Wakil Bupati Gunung Mas Minta ASN kembali Semangat Bekerja Usai Cuti Lebaran

Wakil Bupati Gunung Mas Minta ASN kembali Semangat Bekerja Usai Cuti Lebaran

  • 16 April 2024 - 20:00 WIB
Sigit Wido Daftar Ketua KONI Palangka Raya

Sigit Wido Daftar Ketua KONI Palangka Raya

  • 16 April 2024 - 19:55 WIB
Partisipasi Pemilih di Barito Timur pada Pemilu 2024 Lampui Pemilu Sebelumnya

Partisipasi Pemilih di Barito Timur pada Pemilu 2024 Lampui Pemilu Sebelumnya

  • 16 April 2024 - 19:51 WIB
Sigit Wido dan Rahmat Siap Berduet untuk Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palangka Raya

Sigit Wido dan Rahmat Siap Berduet untuk Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palangka Raya

  • 16 April 2024 - 19:45 WIB
Partai Golkar Buka Pendaftaran Bacalon Bupati dan Wakil Bupati Lamandau, Terbuka untuk Umum

Partai Golkar Buka Pendaftaran Bacalon Bupati dan Wakil Bupati Lamandau, Terbuka untuk Umum

  • 16 April 2024 - 19:40 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri