Ketiga, bidang kesehatan. Gubernur menyampaikan bahwa sejak tiga tahun terakhir, pemerintah Kalteng telah melaksanakan jaminan kesehatan nasional (JKN), dan pada 2019 melalui JKN kartu Kalteng berkah tercatat sebanyak 90.582 jiwa dengan total nilai premi dianggarkan 25 miliar lebih.

Di samping program JKN program kartu Kalteng berkah, pemerintah Kalteng saat ini telah memprogramkan pembangunan rumah sakit pemerintah baru kelas A melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

“Saat ini sudah dalam proses studi pendahuluan dan persiapan lelang konsultan untuk OBC (outline bussiness case) dan FBC (final bussiness case) yang difasilitasi oleh Bappenas,” jelasnya.

Keempat, bidang pendapatan dan belanja daerah. Bidang pendapatan mengalami kenaikan pada tiga tahun terakhir dengan kisaran Rp500 miliar lebih yang didapat dari pendapatan asli daerah dan bagi hasil royalti batubara.

Kenaikan royalti batubara Kalteng sangat signifikan dalam tiga tahun terkahir. Dari kisaran 400 miliar pada 2015 menjadi 2 triliun lebih pada 2018.

“Dengan kenaikan pendapatan daerah tersebut, secara langsung berpengaruh signifikan terhadap kenaikan APBD Kalteng pada 3 tahun terakhir, dimana kenaikan tersebut melampaui target RPJMD. Sebagai gambaran pada RPJMD 2019 target APBD sebesar Rp4,2 triliun, sedangkan capaiannya sebesar 5,5 triliun,” bebernya.

“Melalui Musrenbang RKPD Provinsi Kalteng tahun 2019, saya sangat berharap agar program yang diusulkan untuk 2020 merupakan program prioritas dan strategis pembangunan Kalteng yang dapat diintegrasikan untuk mencapai keterpaduan,” tuntasnya. (BUDI YULIANTO/B-6/Adv)